Haiwan Pantas Peluang Pertanian Membina Haiwan Pantas Sebagai Kritikal

Sekitar sepekan sebelum ditangkap dalam kasus penyadapan terhadap Presiden, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution sudah merasa ada yang tidak beres. Dia sempat berkeliling ke beberapa instansi untuk mencari perlindungan atas peristiwa hukum yang sudah dia prediksi akan menimpanya dalam waktu dekat.

“Intinya, kayak mau playing victim gitu loh, itu minggu kemarin (pekan ketiga Oktober 2026),” ungkap sumber detikX yang mengetahui peristiwa penangkapan tiga jenderal Polri, pekan lalu.

Hari-hari itu, kata sumber ini, Ahrie selalu dalam sikap waspada. Dia tidak pernah bisa jauh dari pistol genggamnya. Pernah suatu kali, ketika berkunjung ke salah satu instansi untuk mengadu soal apa yang sedang dialami dan dikhawatirkannya, pistol genggamnya tertinggal di mobil.

Dia baru sadar pistolnya itu tidak berada di pinggangnya saat sudah berhadapan langsung dengan pimpinan instansi tersebut. Niat bercerita soal dinamika yang terjadi di tubuh Polri kepada pimpinan instansi itu pun urung dilakukan.

“Dia balik lagi ke mobil. Kelihatan kayak nggak nyaman, gelisah gitu loh,” kata sumber ini.

Sepekan setelah itu, apa yang dikhawatirkan Ahrie benar-benar terjadi. Minggu, 1 November 2026, malam, enam perwira tinggi Polri diamankan dari rumah salah seorang mantan Kapolri atas tuduhan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tiga berpangkat komisaris besar dan tiga lainnya berpangkat inspektur jenderal, salah satunya adalah Ahrie.

Mereka dibawa ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan itu, beberapa orang mengakui keterlibatan mereka. Orang yang disebut memerintahkannya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Bersamaan dengan pemeriksaan itu, sejumlah penyidik kepolisian lainnya bergerak memburu tersangka lainnya, yakni Widyaiswara Utama Tingkat I Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Irjen Eko Hadi Santoso. Eko kemudian ditangkap di sebuah kawasan di Jakarta Barat.

Malam keesokan harinya, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dan Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat disebut menjemput Listyo di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan. Pelibatan Wahyu dalam penangkapan Listyo, kata sumber ini, bertujuan sebagai langkah persuasif—agar tidak terjadi perlawanan oleh Listyo—karena kedekatannya dengan Listyo selama ini.

Paginya, Listyo dibebaskan. Sumber detikX di Mabes Polri mengungkapkan nama Listyo sempat dihapus dari daftar tersangka. Namun rupanya Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin justru menyebut inisial Listyo secara terang sebagai tersangka penyadapan terhadap Presiden dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Selasa, 3 November 2026.

“Mungkin ada tekanan. Karena bersamaan dengan ratas di Istana, kan,” kata sumber ini kepada detikX.

Dalam konferensi pers itu, Asep menyebut tiga inisial jenderal, yakni LSP (Listyo Sigit Prabowo), ASN (Ahrie Sonta Nasution), dan EHS (Eko Hadi Santoso) sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, menteri, tokoh politik, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penyadapan, kata Asep, dilakukan dalam kurun 2025-2026.

“Beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server LIMS atau Lawful Interception Management System tanpa melalui verifikasi,” kata Asep waktu itu.

Nomor-nomor tersebut, kata Asep, diduga disadap tanpa adanya keterkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan, sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan. Sekitar akhir Oktober 2026, sambung Asep, seorang tersangka meminta agar berkas hasil penyadapan ilegal itu dihapus.

Dari situlah kemudian kasus penyadapan ini mulai terungkap. Seorang anggota kepolisian, kata Asep, yang mengetahui permintaan penghapusan file ini melaporkannya pada Jumat, 30 Oktober 2026.

"Bareskrim Polri kemudian melakukan serangkaian langkah upaya penyelidikan dan penyidikan dengan telah memeriksa saksi 10 orang dan 3 orang saksi ahli," ungkap Asep.

Dua hari berselang, Bareskrim Polri kembali menetapkan tersangka lainnya, yakni mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto mengungkapkan sebagai orang yang memberikan izin penyadapan sekaligus penghapusan file penyadapan tersebut.

Peran itu dilakukan Slamet dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri. Pada Oktober 2026, Ahrie Sonta disebut sempat meminta izin kepada Slamet untuk menghapus berkas penyadapan terhadap Presiden.

“Dan tersangka SU meng-acc melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," tutur Suhermanto.

Atas perbuatan tersebut, keempat tersangka kini dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, keempatnya juga dikenai Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 tentang Illegal Access, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.

Tiga tersangka, yakni Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko, kini ditahan di rumah tahanan Mabes Polri. Sedangkan Slamet belum ditahan lantaran masih dalam proses pemulihan pascastruk.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menduga motif penyadapan yang dilakukan para jenderal Polri ini tidaklah sederhana. Sebab, diduga banyak sekali orang yang masuk dalam target penyadapan mereka, termasuk Habib sendiri.

“Saya dapat informasi, mereka juga menyadap pimpinan Komisi III (DPR) secara ilegal. Ini ironis karena selama ini anggaran Polri kan dari Komisi III,” ungkap Habiburokhman melalui pesan singkat kepada detikX.

Bisa jadi, sambung Habiburokhman, mereka mau menyandera atau mengkriminalisasi tokoh-tokoh yang disadap demi kepentingan politik mereka. Habib mengaku mendengar kabar bahwa mereka ingin kembali menguasai Indonesia dalam waktu dua tahun.

“Kita harus waspada, masuk akal kalau target mereka menguasai Indonesia karena sumber daya mereka besar,” kata Habiburokhman.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan adanya indikasi makar dalam dugaan penyadapan yang dilakukan Listyo cs. Bukti-bukti awal dugaan makar itu, kata Yusril, kini sudah dikantongi Polri.

Meski begitu, Yusril menegaskan, temuan indikasi makar tersebut masih membutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif. Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap indikasi tersebut, termasuk kemungkinan adanya upaya menghalangi Presiden menjalankan tugas kenegaraan.

“Unsur-unsurnya mulai mengarah ke sana, tetapi masih terus didalami. Kalau langsung ditetapkan sebagai makar, tentu terlalu dini karena harus didukung fakta dan bukti yang cukup,” kata Yusril pekan lalu.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga memberikan pernyataan serupa. Apa yang dilakukan para jenderal Polri ini, kata Prasetyo, sudah melampaui batas hukum biasa dan berpotensi memicu ancaman keamanan nasional serta pimpinan negara.

“Dan kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini sudah masuk kategori yang bisa kita anggap sebagai perbuatan makar,” pungkas Prasetyo.