.webp)
Mobil hybrid seharusnya tetap mendapatkan insentif. Kebijakan itu diperlukan agar peralihan ke kendaraan elektrifikasi jadi makin cepat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengisyaratkan bahwa tak ada lagi insentif buat mobil hybrid. Menurut Airlangga, tanpa insentif penjualan mobil hybrid sudah baik. Airlangga menyebut penjualan mobil hybrid naik signifikan hingga 45 persen. Ini membuktikan konsumen tetap membeli hybrid walau tanpa insentif tambahan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah ataupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diberikan pada mobil listrik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, Ketua Bidang Pengembangan Pasar Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D Sugianto menyebut bahwa insentif sejatinya masih diperlukan, khususnya untuk mobil hybrid. Pemberian insentif, kata Jongkie, bisa membuat peralihan ke kendaraan listrik murni jadi lebih cepat.
"Tapi kan kita katanya mau lebih banyak lagi. Gitu aja, kalau lebih banyak lagi ya harus ada stimulus, stimulus yang membuat itu bisa dibeli orang. Makin terjangkau kan," ungkap Jongkie.
Pemerintah rencananya masih akan memberlakukan insentif namun terbatas untuk mobil dan juga motor listrik nasional. Menyoal kategori maupun skemanya belum dijelaskan lebih lanjut. Gaikindo sejak awal telah mengusulkan agar insentif tidak hanya difokuskan pada mobil BEV. Deretan mobil elektrifikasi yang mengusung baterai dan berkontribusi terhadap pengurangan emisi harusnya juga mendapat insentif.
"Kita serahkan 100 persen semuanya kepada pemerintah aja. Ya kita sih, kan saya bilang, kita katanya mau lebih cepat lagi. Kan tujuannya memang ke Perpres 55 begitu. Perpres 55 kan bunyinya apa? Akselerasi ke elektrifikasi," sambung Jongkie.
Di kesempatan terpisah, Presiden Direktur PT TMMIN Nandi Julyanto juga sempat memberikan pandangannya soal pemberian insentif. Menurut Nandi, Indonesia bisa meniru penerapan insentif yang berlaku di negara tetangga seperti Thailand dan Filipina. Di sana, insentif diberikan lebih adil berdasarkan kategori yang ditentukan.
"Filipina misalnya, Filipina itu memberi insentif, memang dia industrinya lebih muda dari kita ya. Tetapi mereka memberikan insentif kepada semua yang diproduksi lokal tidak peduli apakah BEV, ICE, hybrid, semua yang diproduksi lokal dapat insentif. Nah itu kan fair, ukurannya adalah produksi lokal," ucap Nandi.
