.webp)
Penipuan berkedok Bantuan Subsidi Upah (BSU) bermunculan. Masyarakat diminta waspada dengan memastikan informasi yang diterima berasal dari kanal resmi pemerintah.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan penipuan ini kerap menyasar pekerja agar mengakses tautan tertentu atau memberikan data pribadi termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada pihak yang tidak terverifikasi.
"Jangan mudah percaya pada informasi di luar kanal resmi Kemnaker dan jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam keterangan Badan Komunikasi Pemerintah, Senin (26/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Indah menjelaskan penipuan berkedok BSU ini kerap dilakukan melalui pesan berantai WhatsApp atau pesan langsung (direct message/DM) yang menyertakan tautan palsu yang meminta data pribadi atau menjanjikan pencairan BSU melalui mekanisme yang tidak jelas.
Pihaknya juga menegaskan pencantuman logo Kemnaker pada pesan atau situs tertentu tidak menjamin keaslian informasi tersebut. Maka dari itu, masyarakat diimbau untuk hanya mengakses informasi resmi mengenai BSU melalui kanal komunikasi Kemnaker dan laman bsu.kemnaker.go.id.
"Apabila laman tersebut belum dapat diakses, pekerja diminta menunggu pengumuman resmi dan tidak menggunakan tautan alternatif yang belum terverifikasi," kata Indah.
Demi perlindungan data pribadi, masyarakat juga jangan sampai mengakses tautan yang tidak jelas, mengisi data pribadi dan bahkan memberikan kode one-time password (OTP), PIN, atau kata sandi kepada pihak lain.
Selain itu, pemerintah meminta agar masyarakat tidak membayar biaya demi iming-iming proses pencairan BSU karena program ini gratis dan tidak dipungut biaya apa pun.
Jika sudah telanjur mengakses tautan dan menemukan informasi yang meragukan, Kemnaker mengimbau agar sebaiknya segera menutup tautan tersebut dan memeriksa kebenarannya melalui kanal resmi Kemnaker.
Indah mengatakan kewaspadaan diperlukan agar masyarakat khususnya kaum pekerja tidak menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan BSU maupun Kemnaker. Hal ini juga sejalan dengan arahan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli kepada jajarannya untuk mengantisipasi maraknya modus penipuan yang menyasar masyarakat.
"Bapak Menaker Yassierli selalu mengingatkan kami untuk mengantisipasi maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan BSU dan Kementerian," kata Indah.
(acd/acd)
