.webp)
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap Kementerian Sosial segera mencairkan bantuan untuk korban bencana di daerah tersebut. Bantuan yang belum cair semua jenis yang menggunakan satu data.
Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Muntasir Ramli mengatakan, pemkab sudah memverifikasi data korban serta berkoordinasi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera. Data by name by addres (BNBA) ditetapkan dan diusulkan bertahap dalam 4 Surat Keputusan (SK) Bupati.
"Semua data korban bencana banjir Aceh Utara sudah diantar oleh Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil ke Jakarta beberapa waktu lalu," kata Muntasir kepada wartawan, Senin (29/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Data tersebut terdiri dari usulan pertama sebanyak 667 Kepala Keluarga (KK), kedua 4.043 KK, ketiga sebanyak 58.528 KK dan keempat sebanyak 35.292 KK. Total yang diusulkan 98.530 KK sesuai dengan data awal yang masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
"Seluruh data bencana banjir di Aceh Utara sudah berada di pusat dan dikawal langsung oleh Ayah Wa agar dapat segera dicairkan, mengingat sektor utama mata pencaharian masyarakat seperti sawah dan tambak belum dapat difungsikan termasuk nelayan serta UMKM," ujarnya.
Bantuan yang belum cair, kata Muntasir, merupakan usulan tahap 3 dan 4. Sementara tahap 1 dan 2 sudah dicairkan.
Menurutnya, data sebanyak 98.530 KK tersebut akan digunakan untuk berbagai bantuan berupa jaminan hidup, stimulan ekonomi, isian hunian, dana tunggu hunian, bantuan kerusakan rumah, baik rusak berat, sedang dan ringan. Bantuan mengacu pada satu data itu akan disalurkan sesuai kriteria dampak kerusakan akibat bencana yang terjadi akhir November 2025.
"Dari total 58.528 KK data yang telah diajukan pada tahap ketiga, sebanyak 52.360 KK di antaranya telah terverifikasi bersih dan berharap Kementerian Sosial untuk segera mencairkan dana bantuan tersebut sesuai dengan komitmen saat anggaran dari Kementerian Keuangan cair," ujarnya.
