.webp)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memastikan mandatori penerapan biodiesel 50% (B50) tidak berpengaruh pada volume ekspor Crude Palm Oil (CPO) nasional. Hal ini berdasarkan pengalaman Indonesia dalam menerapkan B35 ke B40 pada 2025.
Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Bidang Perekonomian Dida Gardera mencontohkan saat transisi penggunaan dari B35 menuju B50, kebutuhan CPO dalam negeri memang mengalami peningkatan hingga 4 juta kiloliter (KL). Namun, pada periode yang sama, volume ekspor nasional diklaim tetap meningkat.
"Tahun 2025 kita menerapkan B40, itu kebutuhan sawitnya itu meningkat sekitar 3-4 juta KL. Tapi di tahun yang sama, dari 2024 ke tahun 2025 ekspor kita juga meningkat 3-4 juta KL. Nah ini kan artinya, kita tetap menjaga ke semuanya, ekspor tidak berkurang, karena itu kan menjadi insentif buat biodiesel," ujar Dida usai acara Pekan Riset Sawit Indonesia di Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Dida menegaskan ketersediaan minyak goreng di masyarakat juga tetap aman, meskipun program mandatori B50 dijalankan. Ia juga mengatakan aktivitas pekebun sawit rakyat juga terus didorong oleh pemerintah melalui berbagai upaya, seperti beasiswa hingga program peremajaan sawit rakyat (PSR).
"Minyak goreng juga tidak berkurangan, itu menjadi satu prioritas. Dan apapun kebutuhan pekerja, pekebun rakyat gitu ya, itu juga kita support penuh," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyampaikan penerapan mandatori B50 membutuhkan pasokan CPO sekitar 4 juta ton per tahun. Menurut ia, kebijakan ini diproyeksikan dapat mengurangi volume ekspor di fase awal sekaligus mengerek kenaikan harga.
"Ini di tahap awal sudah dapat dipastikan akan mengurangi ekspor CPO kita dan kemudian terjadi situasi di mana harga bisa naik," ujar Jatmiko dalam sambutan di acara Pekan Riset Sawit Indonesia.
Di sisi lain, masih terjadi gap produktivitas antara perkebunan rakyat, perkebunan negara, hingga perkebunan swasta. Berdasarkan proporsi kepemilikan lahan saat ini, perkebunan rakyat menguasai 42% dari total lahan sawit nasional. Sementara itu, perkebunan swasta memegang 53% dan perkebunan negara atau BUMN hanya memiliki porsi 5%.
"Dari saat kita bicara produktivitas per hektar, perkebunan negara mencapai 4,37 ton, tahun sebelumnya 4,47 ton. Sementara (perkebunan) besar swasta 3,79 ton, (perkebunan) rakyat hanya 3,27 ton per hektar," tambahnya.
Menurut Jatmiko, terdapat potensi besar yang belum tergarap optimal dari lahan petani rakyat. Jika produktivitas kebun rakyat bisa ditingkatkan walaupun hanya 1 ton saja per hektar, hal tersebut akan langsung menghasilkan tambahan suplai CPO sebesar 6 juta ton secara nasional.
"Kita berandai-andai, seandainya 1 ton saja, 1 ton produktivitas (perkebunan) masyarakat naik, itu ada tambahan suplai CPO 6 juta ton. Kebutuhan biodiesel B50 langsung bisa dijalankan. Ini gap yang mesti kita jawab," imbuh ia.
(acd/acd)
