Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Jokowi menegaskan bahwa seluruh pihak harus menghormati setiap tahapan proses hukum yang berjalan.
"Ya kita hormati seluruh proses hukum yang ada," kata Jokowi seusai menghadiri sidang kasus tudingan ijazah palsu di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan pentingnya menghormati ketentuan konstitusi yang berlaku di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Juga kita hormati hak-hak yang ada di konstitusi kita. Saya kira itu," jelasnya.
Diketahui, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan seorang warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA luar negeri milik Gibran. Dalam putusannya, MA menyatakan surat tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian bunyi putusan nomor 742 K/TUN/2026 sebagaimana dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10).
Permohonan kasasi tersebut berkaitan dengan gugatan Subhan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Dalam perkara ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi pihak tergugat.
Adapun sejumlah tuntutan yang diajukan Subhan dalam gugatannya di PTUN Jakarta meliputi:
1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
3. Memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Sebelumnya, gugatan Subhan tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Dia kemudian menempuh upaya banding, tetapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) tetap menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.
Tidak puas dengan hasil tersebut, Subhan selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi inilah MA memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang diajukannya.
Sebagai informasi, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 merupakan dokumen penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran. Dokumen tersebut digunakan sebagai salah satu persyaratan ketika mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menyebutkan bahwa hakim tidak menemukan bukti ijazah SMA luar negeri milik Gibran yang menjadi dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.



























































