.webp)
Beragam peristiwa terjadi di Jawa Barat hari ini dari mulai Persib didenda gegara tak didampingi dokter tim hingga Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ungkap ada warga Desil 1 tak terima bansos akibat judol-pinjol.
Berikut rangkuman Jabar hari ini:
Persib Didenda gegara Tak Didampingi Dokter Tim
Sanksi denda Rp25 juta dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI terhadap Persib Bandung akibat absennya dokter tim saat melawan Madura United FC memicu tanda tanya terkait keberadaan sang dokter, Wira Prasetya Chandra.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, menyayangkan absennya Wira dalam laga yang digelar pada 22 Oktober 2026 tersebut. Menurutnya, manajemen seharusnya menyiapkan dokter pengganti jika dokter tim berhalangan hadir.
Umuh mengaku belum mengetahui secara pasti alasan Wira tidak mendampingi Pangeran Biru dalam pertandingan tersebut. Ia meminta agar persoalan itu dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan.
"Ya ini sangat menyayangkan, dokter Wira tidak hadir, harusnya sudah cepat ada penggantinya. Tanya aja dokter Wira, biar dia yang lebih menjelaskan apa yang sebenarnya," kata Umuh hari ini.
Tokoh yang akrab disapa Pak Haji itu berharap Wira masih menjadi bagian dari skuad Persib. Namun, Umuh belum bisa memastikan status maupun keberadaan sang dokter di lingkungan klub saat ini.
"Ya mudah-mudahan dokter Wira masih di Bandung (Persib) ya," ujarnya.
Saat disinggung mengenai status aktif sang dokter, Umuh kembali menyarankan agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada Wira maupun pelatih Persib, Igor Tolic.
"Dokter Wira kalau dalam hitungan ada di sini atau tidak, saya tidak mengerti itu ya, tanya aja dokter Wira dulu ya, nanti setelah itu tanya pelatih. Antara pelatih dan dokter Wira yang tahu persis ya," tutur Umuh.
Sebelumnya, Komdis PSSI menjatuhkan denda Rp25 juta kepada Persib melalui hasil sidang pada 25 Oktober 2026. Dalam putusannya, Komdis mencatat Maung Bandung tidak didampingi dokter tim saat bersua Madura United FC.
Selain sanksi tersebut, Persib juga diganjar denda Rp60 juta akibat ulah suporter yang menyalakan petasan sebanyak tiga kali dalam laga kontra Garudayaksa FC pada 25 Oktober 2026.
Hj Komariyah Hilang Usai Rumahnya Dirampok
Peristiwa perampokan disertai dugaan penculikan menimpa Hj Komariyah (45), warga Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu hari kemarin.
Dudung Badrun, menceritakan bahwa istrinya terakhir kali terlihat berada di teras rumah pada Senin (2/11/2026) pagi. Saat itu, Komariyah tengah bersiap menunggu teman yang berencana mengajaknya berbelanja ke Cirebon.
Namun, ketika anak bungsunya pulang sekolah sekitar pukul 14.00 WIB, rumah justru ditemukan dalam keadaan terkunci dengan tirai tertutup. Kondisi tersebut tidak biasa karena biasanya rumah dibiarkan terbuka.
Kecurigaan keluarga semakin kuat setelah pintu rumah didobrak. Di dalamnya, sejumlah barang tampak berantakan, lemari dalam keadaan terbongkar, dan ditemukan bercak darah.
Uang tunai senilai ratusan juta rupiah, perhiasan emas dengan berat diperkirakan mencapai setengah kilogram, serta mobil Mitsubishi Xpander putih milik keluarga dilaporkan hilang.
Kabar semakin mengejutkan datang pada Selasa pagi ketika sebuah mobil Xpander putih ditemukan dalam kondisi terbakar di wilayah Cijati, Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Indramayu. Di dalam kendaraan tersebut ditemukan jenazah perempuan.
Dudung sangat yakin kendaraan itu miliknya dan seorang perempuan yang ditemukan di dalamnya merupakan istrinya. Meski demikian, pihak keluarga masih menunggu kepastian identitas korban dari kepolisian.
"Iya betul, mobil yang terbakar di Cikawung itu mobil kami, berikut juga korban yang ditemukan di situ. Namun dari polisi belum memberikan informasi resmi kepada kami, tapi harapan kami semoga Hj Komariah selamat," kata Dudung kepada detikJabar saat ditemui di sekitar lokasi kejadian hari ini.
Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motif di balik peristiwa tersebut.
Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno membenarkan adanya kejadian perampokan yang disertai penculikan tersebut. Polisi menyatakan masih berupaya mengungkap kasus yang membuat warga Desa Kalianyar diliputi kecemasan.
"Iya benar, saat ini kami terus bergerak melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini," kata AKP Tarno, Kasi Humas Polres Indramayu, kepada detikJabar, Selasa.
52 SPG di KBB-Cimahi Disanksi
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 52 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB). Sanksi itu dijatuhkan karena ketidaktertiban SPPG dalam menyampaikan laporan.
Laporan yang dimaksud, yakni mengenai Penggunaan Dana Harian (LPDH) mengacu pada Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Hari Pelayanan Efektif dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG) Regional Bandung, Ramzi, berdasarkan ketentuan tersebut setiap SPPG wajib menyusun dan menyampaikan LPDH melalui portal Sistem Informasi Pemantauan Gizi Nasional (SIPGN).
"Totalnya ada 52 SPPG yang dijatuhi sanksi suspend, 11 di Kota Cimahi dan 41 SPPG di KBB. Memang persoalannya tidak tertib melaporkan LPDH itu tadi," kata Ramzi saat dikonfirmasi hari ini.
52 SPPH itu rata-rata tidak melaporkan penggunaan biaya operasional secara berkala setiap hari ke portal SIPGN. Padahal SPPG wajib melaporan penggunaan anggaran melalui portal yang sudah disediakan.
"Jadi istilahnya mereka itu tidak mengerjakan laporan, yang kedua dikerjakan tapi tidak sesuai. Pembelanjaan itu kan setiap hari, jadi penggunaan dananya pun harus dilaporkan per hari," ujar Ramzi.
Selama terkena sanksi suspend, 52 SPPG di Kota Cimahi dan KBB itu tidak bisa melakukan pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG). Selama penghentian operasional, semua SPPG diminta melakukan evaluasi dari sistem serta operasionalnya.
"Kalau di-suspend otomatis tidak ada pendistribusian kepada penerima manfaat. Kami meminta kepada seluruh SPPG untuk segera menginput LPDH, kemudian menyempurnakan yang kurang-kurang," kata Ramzi.
Bedeng PKL di Bundaran Cibiru Bandung Dibongkar
Satpol PP membongkar 48 bedeng PKL di kawasan Bundaran Cibiru, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung. Puluhan lapak tersebut dibongkar untuk mengembalikan fungsi drainase dan trotoar bagi pejalan kaki.
Penertiban dilakukan 450 personel Satpol PP. Alat berat juga diturunkan untuk meratakan bedeng PKL yang telah berdiri selama bertahun-tahun di sana.
"Pembongkaran bangunan liar hari ini kurang lebih ada 48. Ini berada di sepanjang jalan Soekarno Hata, tepatnya pas Bundaran Cibiru. Biasanya ini digunakan untuk terminal bayangan," kata Kasatpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi, hari ini.
Bambang menyatakan, pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar di sana bagi pejalan kaki. Drainase juga ikut dibenahi karena di lokasi tersebut kerap banjir saat hujan deras datang.
"Kita ingin mengembalikan fungsi, bahwa trotoar adalah untuk kepentingan pejalan kaki. Sedangkan drainasenya jangan sampai terganggu seperti sekarang ini, sudah rata dengan jalan. Makanya di sini selalu banjir kalau hujan besar," ucapnya.
Sebelum dibongkar, para pedagang sudah terlebih dahulu diberi surat peringatan (SP) 1-3. Sosialisasi pun juga dilakukan sehingga para pedagang sepakat agar lapaknya mau dibongkar.
"Insyaallah hari ini kita selesaikan pembongkarannya. Untuk para pedagang, mereka masih boleh berjualan. Tapi syarat, datang bersih, pulang juga bersih," pungkasnya.
Farhan Ungkap Ada Keluarga Desil 1 Tak Terima Bansos
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkap sejumlah tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Salah satunya persoalan judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) yang turut menjadi perhatian pemerintah dalam menangani persoalan sosial masyarakat.
Farhan mengaku menemukan kasus sebuah keluarga yang masuk kategori desil 1, tetapi terindikasi terlibat judi online dan pinjaman online. Kondisi tersebut berdampak pada bantuan sosial yang diterima keluarga tersebut.
"Saya menemukan kasusnya, ada satu keluarga masuk desil 1 tapi semua bantuan sosialnya dipotong, karena terindikasi terlibat dalam judi online dan pinjaman online," kata Farhan, Selasa (3/11/2026).
Persoalan judi online di Kota Bandung juga tergambar dalam data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam dokumen sebaran episentrum transaksi dan pemain judi online semester I 2025, Kota Bandung tercatat berada di urutan keempat dengan jumlah 80.549 pemain, dengan nilai transaksi deposit mencapai Rp 341,7 miliar.
Tak hanya di tingkat kota, persoalan judi online juga terlihat di wilayah kecamatan. Bojongloa Kaler masuk dalam 10 besar kecamatan dengan jumlah pemain judi online terbanyak se-Indonesia yaitu 5.090 pemain dengan nilai transaksi deposit mencapai Rp 22,3 miliar.
"Nah ini penyakit sosial yang tentu saja masih dalam sebuah sistematika penyelesaian kemiskinan terstruktur di Kota Bandung," ungkapnya.
Satu upaya yang saat ini sedang digencarkan yakni program Kampung Bebas Rentenir. Pemkot Bandung kata Farhan, bakal terus mengedukasi warga agar lebih melek masalah literasi digital.
"Pemerintah Kota Bandung tetap mengedepankan program Kampung Bebas Rentenir yang sudah mendapatkan penghargaan dari OJK sejak tahun lalu dan memastikan bahwa literasi finansial dan literasi digital warga Kota Bandung tetap terbaik," pungkasnya.
