.webp)
Israel akan segera memiliki pemerintah baru. Pemerintah baru ini nantinya akan dijalankan tanpa Benjamin Netanyahu.
Sebagaimana diketahui, kubu oposisi Israel semakin menggencarkan lobi politik untuk menggalang kekuatan dalam upaya melengserkan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, menyusul hasil pemilu legislatif tanpa adanya mayoritas dalam parlemen.
Oposisi mengklaim telah mencapai kemajuan, setelah salah satu pemimpin partai oposisi mencabut veto terhadap tuntutan agar kalangan Yahudi ultra-Ortodoks turut menjalani wajib militer. Langkah ini membuka jalan bagi aliansi politik yang sebelumnya dianggap mustahil dengan kalangan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baik Netanyahu, PM dengan masa jabatan terlama di Israel, maupun pemimpin oposisi Gadi Eisenkot tidak berhasil meraih suara mayoritas dalam pemilu 27 Oktober lalu. Saat ini, masyarakat Israel terpolarisasi secara tajam terkait sosok Netanyahu dan merasa lelah setelah tiga tahun dilanda perang.
Eisenkot, seperti dilansir AFP, Sabtu (7/11/2026), mengharapkan Presiden Israel Isaac Herzog akan memberikan mandat kepada dirinya untuk membentuk pemerintahan.
Eisenkot Ditugaskan Bentuk Pemerintah Baru
Harapan itu pun terjawab. Isaac Herzog menugaskan Gadi Eisenkot, untuk membentuk pemerintahan baru. Perintah itu didukung oleh mayoritas anggota parlemen.
Dilansir AFP, Minggu (8/11/2026), Herzog telah lebih dulu melakukan serangkaian konsultasi dengan para pemimpin partai sebelum mengeluarkan instruksi tersebut.
"Presiden telah menyampaikan kepada pemimpin partai Yashar, Gadi Eisenkot, mengenai niatnya untuk menugaskan beliau membentuk pemerintahan," ungkap kantor Herzog dalam sebuah pernyataan.
Pernyataan tersebut menambahkan bahwa penunjukan resmi akan dilakukan dalam sebuah upacara formal pada hari Minggu di kediaman presiden di Yerusalem.
Israel Tanpa Netanyahu
Upaya membentuk pemerintahan baru dipandang oleh para rival Netanyahu sebagai langkah awal untuk menyingkirkan perdana menteri yang menjabat paling lama di negara tersebut.
Blok oposisi yang dipimpin oleh Eisenkot, mantan kepala militer yang baru terjun ke dunia politik dan berupaya merangkul warga Israel sekuler serta liberal, telah membuka pintu bagi aliansi yang sebelumnya dianggap mustahil dengan kelompok Yahudi ultra-Ortodoks. Aliansi ini berpotensi memberikan jumlah kursi yang cukup untuk membentuk sebuah koalisi.
Presiden Isaac Herzog menyatakan bahwa setelah berkonsultasi dengan semua partai sepanjang pekan ini, ia akan memberikan kesempatan pertama kepada Eisenkot untuk membentuk pemerintahan pasca-pemilihan umum 27 Oktober.
Dalam pemilihan tersebut, tidak ada satu pun pihak yang berhasil meraih mayoritas di negara yang terpolarisasi tajam akibat pemerintahan sayap kanan garis keras Netanyahu, serta telah terkuras oleh tiga tahun masa penuh konflik.
Kantor Herzog menyampaikan bahwa penunjukan resmi akan dilakukan dalam sebuah upacara kenegaraan pada hari Minggu di kediaman presiden di Yerusalem.
Eisenkot, yang kemudian berjanji untuk "melakukan segalanya" demi membentuk pemerintahan baru, mendapatkan dukungan dari partai-partai yang mewakili 67 anggota parlemen, dibandingkan dengan 46 anggota parlemen yang mendukung blok Netanyahu.
Namun, dukungan bagi Eisenkot mencakup anggota dari kelompok minoritas Arab di Israel-yang perolehan kursinya melonjak dalam pemilihan umum ini akibat kemarahan terhadap Netanyahu-serta elemen sayap kanan dalam oposisi yang sebenarnya menentang ketergantungan pada suara kelompok Arab.
