.webp)
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengungkapkan bahwa CEO BPI Danantara Rosan Roeslani berkunjung ke Kantor Kementerian ESDM pada Rabu (23/9/2026). Erani mengatakan kunjungan tersebut membahas sektor ketenagalistrikan.
Salah satu fokus pembahasan tersebut kata Erani yakni penyusunan regulasi terkait pengadaan listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik dalam negeri.
"Oh, yang itu listrik. Untuk membikin regulasi terkait dengan nanti untuk pengadaan listrik, pemenuhan dalam negeri dan sebagainya," ujar Erani saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (25/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, saat ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan rencana ekspor listrik, Erani membantahnya. Dia menegaskan tidak ada pembahasan terkait dengan eskpor listrik. "Belum ya (Pembahasan eskpor listrik)," katanya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap sejumlah negara tetangga meminta Indonesia melakukan ekspor listrik. Bahlil menyatakan Indonesia terbuka untuk memenuhi permintaan tersebut.
Namun Bahlil mengingatkan bahwa dalam proses kerja sama tersebut harus adil. Terutama berkaitan dengan harganya. Ia tidak mau harganya hanya ditentukan oleh pihak lain.
"Tapi harganya juga jangan harga yang mau kamu aja. Enggak boleh. Harganya yang harus win-win. Kerja sama itu saling menguntungkan, bukan kerja sama itu saling menekan," ujar Bahlil dalam acara MKI Electricity Connect 2026 di ICE BSD Tangerang, Selasa (22/9/2026).
Bahlil juga menekankan bahwa dalam proses kerja sama ini harus dibangun dengan saling menghormati. Di mana tidak boleh ada tekan menekan untuk mencapai suatu tujuan.
Terlebih kata Bahlil, Indonesia merupakan negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam menjalin hubungan dengan negara lain.
"Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo, Bapak Presiden Prabowo Subianto dan saya diperintahkan sebagai Menteri ESDM, kita pengin untuk berkawan kepada semua orang. Tetapi perkawanan itu harus dimaknai sebagai bentuk etika baik dengan saling menghargai. Tapi jangan coba-coba menekan negara kami," ujarnya.
"Jangan coba-coba. Karena kita menganut mazhab politik bebas aktif. Kepada saudara-saudara saya negara tetangga, tolonglah kita pakai adat ketimuran dalam bernegosiasi. Saya tahu kalian punya cara-cara main itu. Saya tahu kalian," sambungnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan bahwa rencana pembangunan power grid Asia Tenggara masih belum bisa terealisasi karena Indonesia masih belum menandatangani kesepakatan antarnegara.
Hal tersebut karena belum ada kesepakatan harganya. Menurut Bahlil, kerja sama tersebut masih belum menguntungkan Indonesia.
"Kemarin Menteri Energi dari Malaysia juga sudah bicara sama saya untuk bagaimana power grid ASEAN bisa kita lakukan dan itu salah satu komitmen kita di KTT ASEAN di Manila, tinggal Indonesia katanya yang belum tanda tangan dan betul, itu saya belum tanda tangan," ujarnya.
"Saya belum tanda tangan karena hitungan saya belum win-win. Kalau sudah win-win saya akan teken. Win-win itu untung bagi kamu, untung juga bagi kita. Dan untungnya harus adil. Bukan kamu untung 70, kita untung 30, itu bukan win-win," tambahnya.
(hrp/fdl)
