Pelaksanaan gelombang utama Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK mencatat 377 kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa hingga pengawas, proktor, dan teknisi. Pelanggaran paling banyak berkaitan dengan melakukan live streaming hingga membagikan kondisi ruang ujian TKA.
Terkait hal itu, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Toni Toharudin meminta setiap sekolah untuk memastikan bahwa tata tertib yang sudah ditetapkan, dipahami oleh semua unsur. Baik itu murid, pengawas, dan petugas lain sebelum tes dimulai.
BKPDM juga menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 001 Tahun 2026 tentang Kepatuhan Tata Tertib Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA/SMK Sederajat. SE ini ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di tanggal 2 November 2026, memang BKPDM menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 untuk mengingatkan Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama, dan juga satuan pendidikan agar menjalankan tata tertib Tes Kemampuan Akademik," tuturnya pada Taklimat Media TKA di Ruang Rapat BKPDM Lantai 6 Gedung E Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Isi SE Kepala BKPDM 001/2026 tentang Kepatuhan Tata Tertib TKA
SE Kepala BKPDM 001/2026 tentang Kepatuhan Tata Tertib TKA memuat empat hal utama yaitu:
1. Penegasan bila setiap hal terkait penyelenggaraan TKA mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional.
2. Satuan Pendidikan, Proktor, Teknisi, Penyelia Pengawas, Pendamping Penyelia, Pengawas Ruang, Peserta, serta pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Asesmen Skala Nasional wajib mematuhi pedoman dan tata tertib sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
3. Seluruh pihak yang terlibat wajib menjaga integritas, kredibilitas, objektivitas, keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan TKA dan Asesmen Nasional.
4. Setiap dugaan pelanggaran terhadap pedoman dan tata tertib penyelenggaraan TKA dan Asesmen Nasional agar dilaporkan melalui mekanisme pelaporan yang ditetapkan.
Kirim 3 Surat Tindak Lanjut
Dalam pemantauan TKA, Kemendikdasmen bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Ombudsman. Setelah kasus dugaan kecurangan terdeteksi, BKPDM mengirimkan 3 surat tindak lanjut kepada Inspektorat Jenderal, Kementerian Komdigi, dan Kemenag.
Adapun surat yang disampaikan kepada Kementerian Komdigi berupa permohonan pengendalian konten di media sosial. Saat ini, Kemendikdasmen masih mengonfirmasi dan verifikasi dugaan kecurangan TKA kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag.
Investigasi kecurangan menurut Toni disampaikan secara hati-hati. Berbagai hal yang diperiksa terutama soal siapa yang terlibat dan bukti apa yang mendukung temuan tersebut.
"Dari pemeriksaan itulah tindak lanjut kita pastikan. Sekarang Inspektorat Jenderal juga sedang berjalan melakukan (pemeriksaan) itu ke beberapa lokasi yang memang disinyalir sebagai pelanggaran dan ini sedang berlangsung," tegas Toni.
Sebagai informasi, TKA jenjang SMA/SMK belum berakhir. Masih ada gelombang ujian susulan yang berlangsung selama November 2026 dan pengumuman TKA akan dirilis pada Rabu, 23 Desember 2026 mendatang.
(det/det)






























































