Sejumlah anggota DPR Ri sudah memberi tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat atas polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, yang menyebut lebih dari 25 anggota DPR sudah meneken daftar pengusul.
"Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR," ujarnya, Selasa (10/11/2026), dilansir detiknews.
Posisi Wapres Gibran disorot usai putusan MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA, dan putusan MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas posisi Gibran, sejumlah partai angkat suara. Salah satunya Bahlil Lahadalia dari Golkar menyatakan bahwa DPR bisa mengunakan hak menyatakan pendapat terhadap polemik Gibran. Lantas, apa itu hak menyatakan pendapat, apa dasarnya, dan bagaimana mekanismenya?
Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat?
Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
- Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional
- Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
- Dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Sementara itu, hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan pada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sedangkan hak angket adalah hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan UU/kebijakan pemerintah terkait hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan dan Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat DPR
Hak menyatakan pendapat DPR salah satunya diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Berdasarkan UU tersebut, hak menyatakan pendapat sendiri harus diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR beserta dokumen yang setidaknya memuat:
- Materi kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat
- Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket
- Materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela presiden dan/atau wakil presiden atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat presiden dan/atau wakil presiden.
Lebih lanjut, usul hak menyatakan pendapat baru dapat menjadi hak menyatakan pendapat jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri minimal dua pertiga jumlah anggota DPR, serta keputusan diambil dengan persetujuan minimal dua pertiga total anggota DPR yang hadir.
Jika usul hak menyatakan pendapat diterima, maka DPR membentuk panitia khusus yang berisi semua unsur fraksi DPR. Jika ditolak, maka usul tidak dapat diajukan kembali.
Panitia khusus melaporkan pelaksanaan tugasnya pada rapat paripurna DPR paling lama 60 hari sejak panitia khusus dibentuk. Rapat paripurna DPR kemudian mengambil keputusan terhadap laporan panitia khusus.
Jika rapat paripurna DPR memutuskan untuk menerima laporan panitia khusus terhadap materi terkait kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, maka DPR menyampaikan pendapat pada pemerintah.
Sementara itu, jika rapat paripurna DPR memutuskan untuk menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa presiden dan/atau wapres melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wapres, maka DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada MK untuk mendapatkan putusan.
- Jika MK memutuskan bahwa pendapat DPR terkait presiden dan/atau wapres terbukti, DPR kemudian menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wapres kepada MPR.
- Jika MK memutuskan bahwa pendapat DPR terkait presiden dan/atau wapres tidak terbukti, usul pemberhentian presiden dan/atau wapres tidak dapat dilanjutkan.
Jika rapat paripurna DPR menolak laporan panitia khusus, maka hak menyatakan pendapat tersebut dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali. Keputusan menolak memiliki ketentuan yakni dari rapat paripurna DPR yang dihadiri minimal dua pertiga jumlah anggota DPR dan diambil dari persetujuan minimal 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir.































































