.webp)
PT Taspen (Persero) mengungkap besaran uang pensiun yang akan diterima Gibran Rakabuming Raka usai mundur dari jabatan wakil presiden. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 22 juta per bulan, termasuk tunjangan istri dan anak.
Service & Membership Division Head Taspen, Tatan Hidayat, mengatakan besaran pensiun tersebut mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni 100% dari gaji terakhir.
"Pensiun Gibran sesuai pedoman 100% dari gaji terakhir. Kewenangan Taspen itu sebagai pihak yang memberikan saja. Nanti akan ada penetapan dari Keputusan Presiden yang dikeluarkan dari Sekretariat Negara. Dari surat itu, Taspen melaksanakan kewajibannya," kata Tatan dalam acara Rapat Strategi Komunikasi Taspen dengan Media di Hotel Padma, Bandung, Jumat (13/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tatan menjelaskan, gaji pokok wakil presiden mencapai Rp 20 juta lebih. Selain itu, terdapat tambahan tunjangan istri dan anak sehingga total uang pensiun yang diterima diperkirakan sekitar Rp 22 juta.
"Rp 20 juta sekian, dan ada tambahan tunjangan istri dan anak. Itu ditotal-total Rp 22 juta," jelasnya.
Ia menegaskan pembayaran pensiun tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan setelah ada penetapan resmi melalui Keputusan Presiden (Keppres).
"Yang kami sampaikan ini semua sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Pembayaran Pensiun Lewat Kopdes
Di sisi lain, Taspen juga berbicara kemungkinan pembayaran uang pensiun melalui kanal selain perbankan, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes). Tatan mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan dan aturan yang menjadi dasar pelaksanaan pembayaran melalui kanal tersebut.
"Soal uang pensiun yang diminta dibayarkan melalui channel selain perbankan, salah satunya melalui Kopdes, itu kita belum bisa kasih statement sampai diputuskan. Namun saat ada permintaan pembayaran, kami selalu koordinasi dan selalu hadir," kata Tatan.
Ia menjelaskan, berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, pembayaran pensiun oleh Taspen hanya dapat dilakukan melalui bank dan kantor pos.
Karena itu, Taspen masih menunggu aturan baru sebelum menerapkan mekanisme pembayaran melalui Kopdes. Ketentuan tersebut juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga lain, termasuk PT Asabri (Persero).
"Kalau sesuai aturan, kan yang boleh dilakukan Taspen lewat bank dan lewat pos. Jadi nanti kalau sudah ada aturan baru, dan mungkin bukan hanya Taspen, seperti Asabri, kita bisa laksanakan kalau aturan sudah terbit. So far kami masih menunggu," tutupnya.
(fdl/fdl)
