.webp)
PDIP angkat bicara merespons cerita Gibran Rakabuming Raka soal beratnya meninggalkan partai demi menerima pinangan Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. PDIP menilai pengakuan tersebut sudah terlambat.
Dirangkum detikcom, Sabtu (14/11/2026), cerita itu disampaikan Gibran setelah mengundurkan diri dari jabatan Wapres pada Kamis (12/11). MPR dan Prabowo pun telah menerima surat pengunduran diri tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam video monolog di akun media sosial pribadinya, Gibran menceritakan perjalanannya saat Pilpres 2024. Gibran bercerita dilemanya menyetujui pinangan sebagai cawapres Prabowo.
"Berawal di bulan September 2023 ketika pinangan dan permintaan untuk mendampingi Bapak Presiden Prabowo datang. Saat itu saya melalui pergulatan batin yang tidak ringan karena saya harus mendelegasikan pekerjaan pembangunan yang telah saya rintis sebagai wali kota di kota kelahiran saya," kata Gibran dalam video tersebut.
Gibran lalu bicara beratnya mendelegasikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo ke orang lain. Gibran juga bicara beratnya meninggalkan PDIP, partai lamanya.
"Saya harus mendelegasikan pekerjaan rumah terkait kendala yang dihadapi masyarakat dan yang paling berat membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya," ucap Gibran.
PDIP Bilang Terlambat
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera merespons cerita Gibran tersebut. Dia mengatakan hal itu sudah terlambat.
"Expired!" ucap Andreas.
Andreas menjelaskan maksud expired atau kedaluwarsa. Andreas mengibaratkan makanan dan obat yang sudah melampau waktu expired, maka bisa jadi racun.
"Expired itu artinya sudah lewat dari expiring date alias kedaluwarsa. Kalau makanan expired dimakan, bisa sakit perut, mencret. Kalau obat dipaksa minum, bisa jadi racun," tutur dia.
Hal serupa juga disampaikan jubir PDIP Guntur Romli. Guntur menghormati kejujuran Gibran, tapi menurutnya semua sudah terlambat.
"Intinya, kami menghormati keputusan Gibran untuk mundur, dan juga kejujurannya bercerita soal kebimbangan serta pergulatan batinnya saat menerima pinangan Pak Prabowo. Mengakui pergulatan batin itu tidak mudah. Itu manusiawi. Tapi itu sudah lewat dan telat," ucap Guntur.
Guntur menegaskan hubungan PDIP dan Gibran serta Bobby Nasution dan Joko Widodo (Jokowi) sudah lama selesai. Guntur menyebut PDIP mengakhiri hubungan bukan karena dendam pribadi.
"Gibran, bersama Pak Jokowi, Bobby, dan puluhan kader lainnya setelah Pilpres dan Pilkada 2024, telah diberhentikan dari keanggotaan partai karena melanggar konstitusi, AD/ART partai, dan tidak patuh pada keputusan Ketua Umum. Itu keputusan organisasi yang diambil sesuai aturan, bukan karena dendam atau perasaan pribadi," ujar Guntur.
Guntur menegaskan kekecewaan PDIP karena Gibran dianggap melanggar konstitusi dalam pencalonan cawapres 2024. Guntur menyinggung poin utama pelanggaran tersebut.
"Kekecewaan kami waktu itu juga bukan soal ditinggalkan. Kami kecewa karena ada prinsip-prinsip yang dilanggar, Konstitusi diakali, dan karena jalan pencalonan dibuka lewat Putusan MK Nomor 90/2023, yang terbukti ada pelanggaran etika berat dan keterlibatan keluarga Jokowi," jelas dia.
Padahal, kata dia, PDIP sudah memperingatkan konsekuensi tindakan Gibran. Atas dasar itulah, PDIP tak bersorak saat Gibran mundur dari Wapres karena jadi pelajaran mahal bagi seluruh pihak.
"Karena itu, kemarin saat Gibran mundur, kami tidak bersorak. Tidak ada yang patut dirayakan. Yang ada adalah pelajaran mahal bagi bangsa: kekuasaan harus diraih dengan cara yang benar, taat konstitusi, dan menghormati proses," tutur dia.
"Semoga keputusan ini menjadi awal pemulihan bagi demokrasi kita, dan semoga Gibran menemukan ketenangan setelah pergulatan panjangnya. Dan bisa beristirahat dengan tenang setelah tidak jadi Wapres," lanjut dia.
