.webp)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan 70% hasil sumber daya alam Indonesia harus dinikmati masyarakat. Bahkan kalau perlu, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pengolahan sumber daya alam ini harus dimiliki pemerintah.
Prabowo mengatakan selama puluhan tahun banyak pihak diberikan fasilitas kemudahan dalam berusaha di Indonesia melalui penerbitan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Pertambangan (IUP), hingga Hutan Tanaman Industri (HTI). Namun keuntungan yang dihasilkan dari berbagai usaha terkait sumber daya alam Indonesia itu justru dibawa dan disimpan di luar negeri, sehingga masyarakat lokal tidak menerima banyak manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut.
"Belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta HGU, minta HTI ke bupati, gubernur, menteri, kalau minta, ngaku saya warga negara indonesia. Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita bawa keluar, bawa keluar dan Alhamdulillah hasilnya tidak tinggal di Indonesia. Saya bertanya, saya bertanya kepada banyak profesor itu, ini sistem apa? Jelaskan kepada saya ini sistem ekonomi apa?," ujar Prabowo dalam acara peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (14/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk menghentikan praktik tersebut, Prabowo menyatakan telah memberikan instruksi tegas kepada jajaran menterinya, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, agar memperketat penguasaan negara atas sektor pertambangan.
"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya," kata Prabowo.
Prabowo memastikan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi investor asing yang menanamkan modal di dalam negeri. Namun setelah modal investasi tersebut kembali, porsi keuntungan mayoritas harus menjadi milik bangsa Indonesia.
"Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal boleh, investasi Anda kembali sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam beberapa bulan kita akan merasakan manfaatnya," ucapnya.
Bersamaan dengan itu, pemerintah juga menutup celah manipulasi data komoditas dengan memberlakukan kebijakan ekspor satu pintu. Seluruh aktivitas ekspor kini wajib melewati lembaga yang ditunjuk secara resmi oleh negara yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
"Sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton ya laporannya 100 ton, jangan ekspor 100 ton tapi laporannya 50 ton atau 30 ton," terang Prabowo.
Ia menegaskan seluruh langkah ini merupakan upaya untuk menegakkan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 merupakan amanat langsung dari para pendiri bangsa yang harus ditegakkan kembali. Ia menyatakan siap menghadapi berbagai tekanan maupun pihak-pihak yang berupaya menggoyang pemerintahannya demi menjaga kedaulatan kekayaan negara.
"Saya bertekad, sisa mandat saya akan saya teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang menyimpang dari Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," pungkas Prabowo.
(igo/ara)
