.webp)
Setiap 10 November, bangsa Indonesia kembali mengenang para pahlawan melalui berbagai kegiatan seremonial, dari upacara, pidato kebangsaan, dan penghormatan atas pengorbanan para kusuma bangsa pembela tanah air.
Namun, di tengah khidmatnya peringatan itu, tersimpan ironi yang patut direnungkan bersama, terkait semangat kepahlawanan yang terus diagungkan, sementara nilai keberanian, kejujuran, dan pengabdian justru terasa semakin sunyi di tengah riuh perebutan kekuasaan.
Para pejuang dahulu mempertaruhkan nyawa untuk membebaskan bangsa dari penjajahan dan kesewenang-wenangan, bukan untuk mewariskan kemerdekaan sebagai ruang pertarungan ambisi pribadi maupun kepentingan golongan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kini, ketika jabatan menjadi arena persaingan, pengaruh yang diperebutkan, dan loyalitas kelompok berpotensi mengalahkan kepentingan negara, makna kepahlawanan menghadapi ujian yang tidak kalah serius.
Dengan demikian, kemerdekaan bukan hanya tentang keberhasilan merebut kedaulatan, melainkan juga tanggung jawab menjaga agar kekuasaan tetap berpihak kepada rakyat dan kepentingan negara.
Di sinilah Hari Pahlawan menemukan hakikat sejatinya, bukan sekadar merawat ingatan sejarah, tetapi menguji apakah nilai perjuangan masih hidup dalam nurani mereka yang menjalankan kekuasaan.
Dari Surabaya, Belajar Makna Pengorbanan
Indonesia dibangun oleh keberanian melampaui kepentingan pribadi para pejuang bangsa ini. Gerakan Budi Utomo yang lahir pada 20 Mei 1908 dari lingkungan pelajar STOVIA menandai pentingnya pendidikan dalam menumbuhkan kesadaran kolektif.
Sementara, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 mempertegasnya, bahwa pemuda dari berbagai daerah dan organisasi memilih satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Asal-usul dan pendidikan berbeda, tetapi Indonesia tetap ditempatkan di atas kepentingan golongan.
Proklamasi 17 Agustus 1945 menegaskan kemerdekaan yang masih harus dipertahankan. Setelah ketegangan akhir Oktober, pasukan Inggris mengeluarkan ultimatum agar pejuang Surabaya menyerahkan senjata. Ultimatum ditolak.
Pada 10 November 1945, rakyat menghadapi serangan besar dari kekuatan militer yang jauh lebih unggul. Perlawanan itu kemudian diabadikan sebagai Hari Pahlawan atas semangat, militansi dan heroisme rakyat Indonesia demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru seumur jagung.
Bung Tomo mengobarkan semangat perlawanan, sementara para pemuda, ulama, tenaga kesehatan, dan warga biasa menjalankan pengabdian masing-masing. Sebagian gugur tanpa pernah dikenal namanya.
Para pejuang negeri ini mereka tidak bertempur untuk memperoleh jabatan, melainkan mempertahankan martabat dan masa depan bangsa.
Kepahlawanan tumbuh justru ketika keberanian tidak menuntut imbalan kekuasaan. Mengenang perjuangan 1945 tanpa mewarisi tanggung jawab moral para pejuang hanya akan menjadikan sejarah sebagai hiasan seremoni belaka.
Jika dahulu rakyat melawan penjajahan, kini kemerdekaan harus dijaga dari penyalahgunaan kewenangan, ketidakadilan, dan perilaku elite yang mengutamakan kepentingan kelompok. Tantangannya berubah, tetapi pertanyaan etikanya tetap sama, yakni untuk siapakah kekuasaan digunakan?
Ujian Kesetiaan pada Negara
Persaingan politik merupakan bagian sah dari demokrasi. Ancaman muncul ketika instrumen negara digunakan di luar mandat hukum. Kekuasaan kehilangan legitimasi moral ketika kewenangan, perangkat keamanan, dan informasi strategis diperlakukan seolah menjadi milik pribadi atau kelompok.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi ujian yang sangat aktual. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal LSP, dan beberapa jenderal lainnya seperti ASN, EHS dan dua hari selanjutnya menyusul ditetapkan tersangka SU.
Penyidik Bareskrim menyebut dugaan penyadapan dilakukan semenjak sepanjang 2025-2026 menyasar Presiden, pejabat negara, politisi, jurnalis, organisasi masyarakat, hingga pengusaha.
Penyidik mengungkap dugaan penggunaan sistem penyadapan tanpa verifikasi dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum, disertai dugaan penghapusan data elektronik.
Persoalannya melampaui pelanggaran teknis, karena memunculkan pertanyaan kritis, yakni siapa mengendalikan kewenangan tersebut, bagaimana pengawasannya, dan untuk kepentingan apa informasi sensitif negara dikumpulkan?
Dugaan makar kemudian ikut mengemuka. Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi dan Kepala BIN Muhammad Herindra menilai terdapat potensi ke arah tersebut, sementara Bareskrim juga telah mendalami motif serta unsur hukumnya kepada masalah makar.
Di sinilah ironi kepahlawanan menemukan relevansinya. Para pejuang dahulu berkorban membebaskan bangsa dari kekuasaan sewenang-wenang, tetapi negara merdeka masih harus mewaspadai kemungkinan penyimpangan kewenangan dari dalam institusinya sendiri.
Kekuasaan yang seharusnya melindungi negara tidak boleh berubah menjadi sarana menguasai negara. Kesetiaan kepada negara dibuktikan melalui ketaatan pada konstitusi, bukan kedekatan dengan pusat kekuasaan. Sebab, jabatan setinggi apa pun tidak memberikan hak untuk menempatkan kepentingan pribadi di atas keselamatan bangsa.
Pendidikan, Almamater dan Jalan Pengabdian
Persoalan tersebut sekaligus menggugat tujuan pendidikan. Bangsa ini memiliki banyak pejabat bergelar dan lulusan lembaga ternama, baik kampus Negeri dan swasta, maupun sekolah-sekolah kedinasan yang membentuk menjadi para Abdi Negara.
Persoalan berikutnya kecerdasan tersebut tidak otomatis menghadirkan kebijaksanaan. Pendidikan kehilangan makna ketika gelar, jejaring, dan prestise almamater lebih digunakan untuk merengkuh jabatan daripada membangun tanggung jawab sosial.
Para pelopor pergerakan nasional memberikan teladan sebaliknya. Mereka menggunakan pendidikan untuk membebaskan cara berpikir, mengorganisasi perjuangan, dan menyatukan perbedaan.
Almamater tidak menjadi batas pengabdian belaka. Dari sekolah umum, perguruan tinggi, hingga pendidikan kedinasan, setiap lulusan seharusnya memahami bahwa ilmu dan kewenangan membawa tanggung jawab melayani republik ini.
Solidaritas alumni tentu penting, tetapi harus dibangun di atas integritas dan meritokrasi. Ikatan tersebut menjadi bermasalah apabila berubah menjadi patronase jabatan, perlindungan atas pelanggaran, atau kesetiaan sempit yang menempatkan kelompok di atas hukum.
Loyalitas sejati bukan membela sesama alumni dalam segala keadaan, melainkan berani mengingatkan ketika mereka menyimpang. Karena itu, internalisasi nilai kepahlawanan harus hidup dalam budaya pendidikan, bukan sekadar hafalan sejarah.
Kejujuran akademik, keberanian mengkritik penyimpangan, empati kepada kelompok lemah, serta kebiasaan mempertanggungjawabkan keputusan harus menjadi praktik sehari-hari.
Dalam pendidikan profesi dan kedinasan, penghormatan kepada atasan harus berjalan bersama kepatuhan terhadap hukum, bukan menggantikannya.
Bangsa ini tidak kekurangan orang yang ingin memimpin. Melainkan, yang dibutuhkan justru pemimpin yang bersedia membatasi dirinya demi kepentingan rakyat.
Pendidikan harus melahirkan manusia yang memahami bahwa kemuliaan bukan terletak pada tingginya kedudukan, melainkan pada keberanian menggunakan pengetahuan dan kekuasaan secara bertanggung jawab.
Para pahlawan dahulu mempertaruhkan nyawa untuk membebaskan Indonesia, bukan agar negara diperlakukan sebagai hadiah yang boleh diperebutkan. Mereka mewariskan kemerdekaan sebagai amanah pengabdian, bukan kesempatan menguasai kepentingan bersama.
Selama jabatan lebih diperebutkan daripada dipertanggungjawabkan, pendidikan lebih membanggakan kedudukan daripada pengabdian, dan kesetiaan kelompok mengalahkan kepentingan bangsa, nilai kepahlawanan akan terus sunyi di tengah riuh kekuasaan.
Rasminto. Anggota Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi DKI Jakarta.
Tonton juga video "Daftar 19 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2026"
(rdp/imk)
