Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung menjatuhkan vonis kepada dua terdakwa kasus korupsi di lingkungan BUMD Kabupaten Bandung, PT Bandung Daya Sentosa (Perseroda). Keduanya divonis dengan hukuman yang berbeda.
Pembacaan putusan vonis dibacakan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (12/11/2026) kemarin. Terdakwa dalam kasus tersebut adalah Direktur Utama PT BDS, Yanuar Budinorman, dan Direktur PT Cahaya Frozen Raya, Castam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yanuar Budinorman dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah Rp1 miliar. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 190 hari," bunyi putusan yang dikutip detikJabar, Jumat (13/11/2026).
Yanuar pun dikenakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti senilai Rp 203 juta. Jika uang tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang.
"Maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama delapan tahun," katanya.
Sementara itu, Direktur PT Cahaya Frozen Raya, Castam divonis pidana penjara lebih tinggi. Dia divonis pidana penjara 18 tahun dengan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan.
"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Castam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sejumlah Rp1 miliar," ucapnya.
Selain itu, Castam juga divonis untuk membayar uang pengganti Rp 128,3 miliar. Jika dia tidak sanggup membayar uang tersebut, maka akan diganti dengan kurungan pidana selama 9 tahun.
"Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama sembilan tahun," bebernya.
Yanuar dan Castam dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 603 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 huruf c KUHP sebagaimana dakwaan subsider.
Keduanya terjerat dalam kasus korupsi kerja sama pengadaan ayam boneless dada (BLD) dan daging kerbau hingga merugikan keuangan negara Rp 128,5 miliar.
Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Bandung, Elon Unedo Pinondang Pasaribu mengatakan, saat ini sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap putusan majelis hakim adalah menerima putusan apabila para terdakwa menerima putusan. Apalagi putusan telah sesuai dengan tuntutan sebelumnya.
"Apalagi dengan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum," kata Elon, saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).
Pihaknya mengaku saat ini masih menunggu keputusan dari para terdakwa untuk langkah hukum ke depannya. Sehingga jika ada upaya hukum selanjutnya, tim JPU pun akan melakukan langkah yang sama.
"Jaksa penuntut umum akan banding apabila para terdakwa mengajukan banding," tegasnya.
Elon menyebutkan dalam putusan tersebut majelis hakim telah sependapat bahwa perbuatan kedua terdakwa termasuk lingkup keuangan negara, perbuatan para terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Kemudian memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
"Menurut majelis hakim dalam putusannya bahwa jaksa penuntut umum dapat membuktikan surat dakwaannya melalui alat bukti di persidangan. Hakim juga sepakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara," jelas Elon.
Dia menambahkan majelis hakim pun sependapat dengan JPU terkait jumlah kerugian keuangan negara. Hal tersebut telah dibuktikan oleh JPU selama proses persidangan.
"Maka majelis hakim dalam amar putusannya menghukum para terdakwa sesuai atau conform dengan surat tuntutan jaksa penuntut umum, baik pasal yang dibuktikan, hukuman pidana penjara, hukuman pidana denda, serta hukuman untuk membayar uang pengganti terhadap para terdakwa," pungkasnya.
Respons Pemkab Bandung
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung memberikan respon terkait hasil putusan atau vonis kasus BDS. Dalam kasus tersebut saat ini belum memberikan kesimpulan yang lebih jauh.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi mengatakan, Pemkab Bandung menghormati seluruh tahapan peradilan sebagai bagian dari upaya mencari keadilan. Apalagi perkara tersebut dinilai merugikan negara hingga Rp 128,5 miliar.
"Kami dari pemerintah menyikapi keputusan pengadilan yang dikeluarkan kemarin. Ini merupakan salah satu langkah dari berbagai pihak untuk mencari keadilan atas peristiwa hukum yang terjadi," ujar Erwin, kepada awak media, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya hasil putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Selepas persidangan, kedua terdakwa maupun jaksa penuntut umum masih menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim.
"Jadi proses hukum masih memberikan ruang bagi para pihak yang belum menerima putusan untuk menempuh upaya hukum lanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan," katanya.
Erwin mengaku saat ini Pemkab Bandung masih memilih menunggu hingga seluruh proses peradilan selesai. Kemudian menghasilkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
"Proses hukum masih belum inkracht. Bagi pihak-pihak yang merasa belum menerima putusan, masih ada langkah hukum yang diatur oleh perundang-undangan, termasuk banding dan proses selanjutnya," jelasnya.
Dia menjelaskan sikap Pemkab Bandung saat ini menghormati hasil putusan dari ON Bandung. Kemudian Pemkab Bandung turut menghormati hak setiap pihak untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia.
"Kami menghormati langkah penegak hukum dan menghormati pihak-pihak yang terlibat untuk mengupayakan keadilan. Pemerintah menunggu apa yang menjadi keputusan akhir atau inkracht," pungkasnya.
Simak Video "Video: 2 Terdakwa Kasus Proyek Fiktif Rp 46,8 M Divonis 2 dan 3 Tahun Bui"
[Gambas:Video 20detik](mso/mso)























































