Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan bahwa penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa akan kembali diberlakukan mulai tahun ajaran 2027/2028. Rencana ini mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI.
Meski demikian, mereka menyampaikan sederet masukan dan pertimbangan sebelum memberlakukan kembali kebijakan tersebut. Pemerintah diminta mempersiapkan kebijakan secara matang agar pelaksanaannya berjalan optimal.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menilai kebijakan tersebut dapat menjadi momentum untuk menata kembali sistem pendidikan nasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penjurusan bukan tujuan akhir. Ia adalah instrumen yang harus dirancang agar lulusan SMA punya bekal relevan, baik untuk melanjutkan studi maupun masuk dunia kerja," kata Lestari dalam keterangannya dikutip dari laman Nasdem DPR RI, Senin (9/11/2026).
Menurut perempuan yang akrab disapa Rerie itu, keberhasilan kebijakan penjurusan sangat bergantung pada kesiapan sekolah. Hal ini mengingat jumlah SMA di Indonesia pada tahun ajaran 2025/2026 mencapai 14.810 unit.
Guru-Fasilitas Harus Disiapkan Kembali
Rerie mengingatkan, kebijakan ini harus disertai kesiapan dari guru, laboratorium, serta fasilitas pembelajaran yang memadai. Pasalnya, penjurusan berisiko hanya menjadi pengelompokan administratif.
"Keberhasilan penjurusan sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan. Tanpa guru yang terlatih, laboratorium yang memadai, dan bimbingan karier yang kuat, penjurusan berisiko hanya menjadi pengelompokan administratif," ujarnya.
Oleh karena itu, ia mendorong Kemendikdasmen melakukan pemetaan kesiapan sekolah sebelum kebijakan diterapkan. Pemetaan tersebut mencakup ketersediaan guru bidang studi, laboratorium, hingga perangkat pembelajaran.
"Jangan sampai kebijakan ini berhenti di kertas. Guru harus siap, sekolah harus siap, dan yang terpenting, siswa mendapat pemahaman yang utuh tentang pilihan yang mereka ambil," ujar Rerie.
DPR Minta Penjurusan Sesuai Minat-Kemampuan Siswa
Senada dengan Lestari, anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, juga mendukung rencana pemerintah mengembalikan penjurusan SMA. Menurutnya, pendalaman materi melalui jurusan IPA, IPS, dan Bahasa dapat membantu siswa memiliki bekal pengetahuan yang lebih terarah sebelum memasuki perguruan tinggi.
Namun, ia juga memberikan beberapa catatan. Habib mengingatkan selain persiapan kurikulum dan tenaga pendidik, pemetaan minat serta kemampuan siswa juga harus dimantangkan kembali.
"Pada prinsipnya kami mendukung rencana pemerintah untuk mengembalikan penjurusan di SMA. Tetapi, kebijakan ini harus dipersiapkan secara matang. Jangan sampai penjurusan kembali diberlakukan, tetapi tidak didukung oleh kesiapan kurikulum, guru, maupun sistem pelaksanaannya," ujar Habib dikutip dari laman Fraksi PKB, Senin (9/11/2026).
Ia juga mendorong pemerintah mengkaji kemungkinan membuka jurusan atau peminatan lain yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja.
Menurut Habib, penjurusan harus mampu mengakomodasi keragaman potensi peserta didik. Siswa perlu diarahkan berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan akademiknya, bukan sekadar pertimbangan administratif.
"Jangan sampai anak-anak masuk jurusan tertentu hanya karena ikut-ikutan teman atau karena dorongan orang tua. Mereka harus diarahkan sesuai minat dan kemampuan masing-masing agar proses belajar menjadi lebih optimal," tegasnya.
TKA Bisa Jadi Bahan Pertimbangan Penjurusan
Lebih lanjut, Habib menilai pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk membantu memetakan kemampuan siswa. Hasil TKA dapat menjadi bahan pertimbangan sekolah dalam memberikan rekomendasi jurusan yang sesuai dengan potensi peserta didik.
Meski begitu, ia menegaskan hasil tes tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya dasar penentuan jurusan. Aspek minat, bakat, potensi, serta aspirasi siswa juga harus diperhatikan agar mereka tidak merasa terpaksa mengambil bidang tertentu.
"Penjurusan ini jangan sampai hanya menjadi formalitas. Tujuan utamanya adalah membantu siswa mendalami dan menguasai ilmu pengetahuan sesuai minat dan kemampuannya. Dengan begitu, mereka memiliki kesiapan yang lebih baik ketika melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi," jelasnya.
Ia mengingatkan, penjurusan ini harus mengarahkan minat siswa secara tepat. Jangan sampai, dorongan masuk jurusan tertentu adalah keinginan orang tua semata.
"Jangan sampai anak-anak masuk jurusan tertentu hanya karena ikut-ikutan teman atau karena dorongan orang tua. Mereka harus diarahkan sesuai minat dan kemampuan masing-masing agar proses belajar menjadi lebih optimal," katanya dikutip dari Kantor Berita Antara, Senin (9/11/2026).
Habib mendorong agar sekolah memiliki sistem yang memadai dalam memetakan minat siswa. Ia berharap penjusan ini dapat mendorong bakat siswa lebih optimal lagi.






























































