.webp)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam waktu dekat akan menunjuk satu lembaga pemerintah sebagai pengelola dana cadangan pesangon (DCP). Setiap perusahaan wajib setor untuk menjamin terpenuhinya hak karyawan tetap jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan semua dana pesangon perusahaan nantinya dikelola secara terpusat oleh lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon. Kebijakan ini berlaku mulai Oktober 2027.
"Bagi para pengurus, pengelola DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," kata Indah dalam Sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dikutip Minggu (15/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan pesangon masih menunggu aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP). Salah satu poin yang belum final yakni nasib dana pesangon yang sudah lebih dulu dikumpulkan perusahaan sebelum UU Nomor 27 Tahun 2026 diundangkan.
"Bisa jadi dana-dana yang dikelola sebelum UU ini lahir tetap di DPLK, di Dapen, bisa jadi tidak perlu disetorkan, tetapi saya tidak janji. Bisa juga nanti aturan teknisnya memerintahkan semua harus disetorkan ke lembaga pemerintah pengelola DCP ini, saya nggak tahu, belum ada arahan teknis seperti ini," terangnya.
Indah menjelaskan perlunya lembaga pengelola dana pesangon di Indonesia karena melihat maraknya kasus perusahaan yang gagal memenuhi hak pesangon karyawan. Ia menyinggung peristiwa gulung tikarnya salah satu raksasa tekstil di Jawa Tengah pada awal 2026 yang berujung pailit.
"Hampir 11.000 pekerja buruhnya tidak dapat pesangon dan sampai hari ini masih banyak yang belum dapat pesangon walaupun baru kemarin memang diputuskan ditakeover oleh Danantara. Apa kita mau begitu terus? Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang pailit. Trennya sekarang kan begitu, entah pailit beneran atau sengaja dipailitkan dan ingkar membayar pesangon pekerja," ungkap Indah.
Indah menyebut Singapura dan negara Eropa sudah lama memiliki lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Kehadirannya dianggap sebagai keberpihakan perlindungan bagi pekerja yang terpaksa kehilangan pekerjaannya.
"Banyak negara sudah memiliki namanya pengelolaan dana pesangon bagi korban PHK. Kita pakai prinsip better late than never, nggak apa-apa terlambat yang penting kita terapkan," ucap Indah.
Melalui lembaga pengelola dana cadangan pesangon, pemerintah berupaya menciptakan tata kelola dana pesangon yang tersentralisasi sekaligus memperketat pengawasan negara atas pemenuhan hak karyawan saat terdampak PHK.
"Ini dikelola secara sentralistik dan dimonitor dan dikelola oleh lembaga pemerintah. Artinya, negara memonitor mengenai bentuk pelindungan para pekerja buruh jika nanti sesuatu hal terjadi pada dirinya," tandasnya.
(acd/acd)
