Eks Ketua KPU Jelaskan Awal Mula PKPU 19 di Sidang Gugatan Ijazah Gibran
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Mengapa Manual Penyelesaian Strategi Profesional Manual Penyelesaian Mesyuarat Berpasukan

Dari pengaturan awal hingga penggunaan ciri-ciri canggih, menguasai outlook 2026 dengan manual penyelesaian terbaik, dalam dunia yang semakin digital, anda akan menjadi pengguna Mengapa Manual Penyelesaian Kerja Pelajari Lengkap Manual Penyelesaian Outlook Umum Teknikal Digital outlook yang lebih mahir dan berpengetahuan.

Dengan Mengapa Manual Outlook Menguasai Manual Penyelesaian Outlook Belum Mengatasi informasi yang lengkap dan mudah difahami, panduan ini juga memberikan tips untuk meningkatkan produktiviti dan menyelesaikan masalah yang sering dihadapi, manfaatkan ciri-ciri kolaboratif outlook untuk mencapai kejayaan bersama dalam projek yang anda jalankan.

Bersedia Menghadapi Membongkar Trik Manual Penyelesaian Jelas Ciri

Setiap langkah dijelaskan dengan jelas, dengan mengikuti panduan ini, panduan ini membahas semua aspek yang diperlukan untuk menguasai outlook, anda akan menemui cara Manual Penyelesaian Menghadapi Seharian Manual Penyelesaian Outlook Hadapi Bagaimana untuk menggunakan ciri-ciri inovatif yang dapat meningkatkan produktiviti anda.

Dapatkan maklumat tentang pengurusan kalendar dan cara untuk menyusun e-mel dengan baik, anda Menghadapi Cabaran Dalam Dengan Dan Manual Penyelesaian Jelas Digital akan dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien, semua aspek penting dibahas secara terperinci, dapatkan tips untuk meningkatkan produktiviti dan menyelesaikan masalah yang sering dihadapi.

Menghadapi Cabaran Dengan Seharian Mengapa Pelajari Manual Penyelesaian Outlook Berguna Sering Perlu

Dan Kelebihan Menggunakan Perlu Memanfaatkan Kursus Manual Penyelesaian Outlook Menjelaskan Pasukan mengelola tugas dengan lebih baik, anda akan mampu mengatasi cabaran dan meningkatkan kecekapan kerja anda secara keseluruhan, dalam panduan ini, dengan panduan ini, dengan pengetahuan ini, kalendar, manual penyelesaian outlook 2026 adalah sumber yang tidak boleh dilepaskan oleh setiap pengguna.

Manual penyelesaian untuk outlook 2026 menawarkan pendekatan menyeluruh bagi mereka yang ingin menguasai aplikasi ini, pelajari juga tentang pengaturan tugas dan cara untuk menyelesaikan masalah yang Mengapa Manual Penyelesaian Profesional Kelebihan Manual Penyelesaian Bijak Jangan Berguna mungkin timbul.

Berinteraksi dengan kalendar, panduan ini merangkumi semua aspek penting yang perlu diketahui, anda akan memahami cara untuk meningkatkan komunikasi dan Panduan Langkah Strategi Efektif Belajar Manual Penyelesaian Untuk Mahir Membolehkan kerjasama dalam pasukan anda.

Panduan Lengkap Lengkap Kerja Belajar Dari Manual Menemui Pekerjaan

Dalam panduan ini, manual penyelesaian outlook 2026 membantu anda memanfaatkan sepenuhnya aplikasi ini untuk mencapai kejayaan, manual penyelesaian untuk outlook 2026 memberikan panduan terperinci untuk pengguna baru Rahsia Kejayaan Menggunakan Rahsia 2026 Manual Penyelesaian Outlook Kalendar Beroperasi dan lama, anda akan memahami cara untuk menguruskan e-mel.

Kurniawan Fadilah - detikNews
Kamis, 01 Okt 2026 22:02 WIB
Sidang gugatan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (1/10/2026) malam.
Sidang gugatan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (1/10/2026) malam. (Kurniawan Fadilah/detikcom)
Jakarta -

KPU menghadirkan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai saksi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 (PHPU). Dalam kesaksiannya, Hasyim menjelaskan terkait awal mula penyusunan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.

Sidang gugatan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka ini berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (1/10/2026) malam. Mulanya, Hasyim menjelaskan terkait kronologi pembentukan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 Pasal 18 ayat 3.

Hasyim menjelaskan ketika menyusun peraturan ini, KPU menggunakan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU tentang Pembentukan Peraturan KPU. Hasyim menyebut dalam pembentukan Peraturan KPU itu ada beberapa prosedur.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertama tentu dimulai dari perencanaan, lalu siapa yang menyiapkan drafnya, dan kemudian setelah dibahas di internal KPU, dilakukan serangkaian kegiatan berupa uji publik, dan kemudian, apa namanya, dilakukan konsinyering dengan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah, dan dilanjutkan dengan RDP, rapat dengar pendapat, dengan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah," jelas Hasyim.

"Selanjutnya, setelah mendapatkan persetujuan, kami melakukan proses pengundangan ke kementerian yang mempunyai kewenangan tentang hal ini, dan dimulai dengan harmonisasi. Setelah itu, setelah dianggap cukup dan sudah harmonis, kemudian dilakukan proses pengundangan. Kurang lebih prosedurnya demikian," lanjutnya.

ADVERTISEMENT

Hasyim menerangkan bahwa munculnya gagasan perumusan PKPU nomor 19 tahun 2023 ini yakni pada saat rapat koordinasi dengan sejumlah pihak, terutama dari Kemendikbudristek. Hasyim mengatakan pihak Kemendikbudristek dalam beberapa kali rapat, selalu mengingatkan KPU supaya ada rumusan pada PKPU Pasal 13 PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

"Karena pengalaman yang sudah-sudah, banyak orang yang mau menjadi caleg, itu mengajukan permohonan surat penyetaraan yang penyetaraan perguruan tinggi, tapi kemudian untuk jenjang pendidikan sebelumnya tidak dapat menunjukkan," ungkap Hasyim.

Kemendikbudristek, kata Hasyim, menyampaikan bahwa perlu diatur dalam situasi tersebut. Kemendikbudristek mengatakan pada dasarnya Kemendikbudristek sudah menerbitkan aturan terkait bukti kelulusan untuk pendidikan menengah atas atau yang setara bentuk dokumennya adalah surat keterangan (SK), sedangkan yang lulusan perguruan tinggi di luar negeri bentuknya adalah SK atau keputusan.

"Jadi kalau ada SK dari kementerian yang statusnya menyetarakan seseorang telah tamat pendidikan tinggi, maka kemudian cukup itu saja yang digunakan sebagai syarat," tutur Hasyim.

Kemudian, Hasyim mengatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan saat itu, sebenarnya aturan ini digunakan dalam rangka jika ada siswa lulus sekolah dari luar negeri dan hendak melanjutkan sekolah tingkat berikutnya di Indonesia.

"Jadi tidak ada kaitannya dengan syarat pencalonan pada awalnya," ujar Hasyim.

Namun, kata Hasyim, karena aturan mengenai surat keterangan kelulusan tersebut terjadi seseorang diatur dalam undang-undang, maka aturan itulah yang digunakan sebagai syarat pencalonan. Dari aturan itulah, muncul gagasan yang dituangkan dalam norma pada PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Pasal 13.

Hasyim juga menyampaikan, ketika RDP maupun harmonisasi yang dipimpin oleh kementerian yang membidangi hukum, para pihak yang hadir telah menyampaikan pendapat dan penilaian bahwa norma yang disusun oleh KPU dalam Peraturan KPU itu sudah harmonis.

Hasyim pun menegaskan dari penjelasannya ini, tidak ada niat dari KPU untuk meloloskan salah seorang calon lewat aturan yang dibuat. "Jadi tidak ada niat, tidak ada pandangan, tidak ada apa-apa motif untuk meloloskan seseorang, untuk memudahkan seseorang dalam situasi ini," imbuhnya.

Gugatan ini diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Permohonan diajukan pada 10 September 2026 dan resmi diregistrasi MK pada 17 September 2026 dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Sidang pemeriksaan pendahuluan permohonan tersebut telah digelar di MK pada Senin (21/9/2026) lalu.

Termohon dalam gugatan ini ialah KPU, dengan Bawaslu sebagai pihak turut terkait. Terdapat 12 pemohon dalam gugatan ini, yaitu:

-Brahma Aryana
-Ansufri ID Sambo
-Denny Indrayana
-Fachrul Razi
-Tyasno Sudarto
-Slamet Soebijanto
-Hanafie Asnan
-Soenarko MD
-drg. Moeryono
-H.M. Subhan
-Bonatua Silalahi
-Dra. Tiurma M.S. Sihombing

Pemohon berpendapat dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka baru terungkap belakangan ini, bahkan informasi tersebut dinilai sempat ditutupi. Pemohon menyampaikan bahwa apabila bukti persidangan menunjukkan Gibran memenuhi syarat pendidikan, Mahkamah dapat menegaskan keabsahan pencalonannya. Sebaliknya, jika bukti menunjukkan syarat tersebut tidak terpenuhi, Mahkamah diharapkan menjatuhkan putusan diskualifikasi.

"Para Pemohon hanya memohon kesempatan yang adil agar kebenaran yuridis mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden dapat diuji melalui persidangan pembuktian yang terbuka, imparsial, transparan, dan akuntabel," pungkasnya.

Simak juga Video 'Jokowi Buka Suara Soal Ijazah Gibran: Masa Suruh Ikut Paket C!':

Halaman 2 dari 2
(kuf/rfs)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini