Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi langkah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam menata kawasan perkotaan, termasuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL). Tapi, dia mengingatkan agar penataan tersebut dibarengi penyediaan lokasi usaha bagi pedagang terdampak.
Apresiasi itu disampaikan Andi Sudirman saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka HUT ke-419 Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Senin (9/11/2026). Menurutnya, perubahan wajah Makassar mulai terlihat, terutama dari aspek kebersihan, keindahan, dan penataan kawasan.
"Saya memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota atas penataan dan keindahan Kota Makassar. Luar biasa perubahan yang dilakukan, termasuk keberanian untuk bergerak menata kembali PKL," ujar Andi Sudirman kepada wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menilai pembenahan yang dilakukan Pemkot Makassar mulai mendapat respons positif dari masyarakat maupun pengunjung dari luar daerah. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota juga dinilai semakin baik dalam dua tahun terakhir.
Meski demikian, Andi Sudirman mengingatkan agar penertiban PKL tidak mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan lokasi alternatif yang layak bagi pedagang, khususnya mereka yang selama ini menggantungkan penghasilan di kawasan yang ditata.
"Tentu di sisi lain, bagaimana menempatkan lokasi-lokasi bagi mereka yang sudah dipindahkan atau sudah lama beroperasi di situ, agar ada solusi. Kami juga siap membantu melakukan kolaborasi dengan Kota Makassar," katanya.
Dia menegaskan Pemprov Sulsel terbuka untuk berkolaborasi dengan Pemkot Makassar dalam pemberdayaan pedagang, termasuk membuka opsi penyediaan lokasi khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Selain menyoroti penataan PKL, Andi Sudirman mengungkapkan dukungan anggaran pembangunan Pemprov Sulsel untuk Kota Makassar mencapai lebih dari Rp 700 miliar.
"Untuk pembangunan yang masuk di Kota Makassar, ada sekitar Rp 700 miliar lebih. Di CPI kurang lebih Rp 500 sampai Rp 600 miliar, kemudian Sudiang, jalan, beberapa pembangunan bantuan, rumah ibadah, dan masih banyak lagi," jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan perubahan dan pembangunan kota tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah provinsi, DPRD, dunia usaha, hingga masyarakat, diperlukan untuk mendorong kemajuan Makassar.
Munafri mengakui masih banyak persoalan perkotaan yang harus diselesaikan. Karena itu, dia menilai dukungan dan sinergi dengan Pemprov Sulsel menjadi bagian penting dalam pembangunan ibu kota provinsi tersebut.
"Perjalanan ini masih sangat panjang untuk mencapai posisi atau kondisi ideal sebuah kota. Banyak hal yang harus kita selesaikan. Tetapi ini tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Makassar bukan kota yang bisa tumbuh dengan sendirinya," kata Munafri.
Dia menambahkan, pemerintah juga harus memastikan aktivitas masyarakat dapat terfasilitasi dengan baik. Pembangunan tidak cukup hanya menghadirkan perubahan fisik, tetapi harus membuka ruang pemberdayaan agar masyarakat bisa beraktivitas secara produktif.
Di bidang lingkungan, Munafri mengungkapkan Makassar telah keluar dari status pengawasan dalam evaluasi pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, Makassar kembali diperkenankan mengikuti proses penilaian untuk meraih penghargaan Adipura.































































