Beberapa waktu lalu ramai kasus dugaan pelecehan seksual terhadap pelari wanita di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat. Korban diduga mengalami tindakan pelecehan saat melakukan sport massage.
Peristiwa ini turut memunculkan perhatian terhadap standar kompetensi, etika, hingga keamanan layanan pemulihan tubuh bagi para pelari. Sampai-sampai menyeret profesi fisioterapis.
Merespons hal ini, Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapis Indonesia (PP IFI) menyampaikan keprihatinan kepada korban. Mereka juga mengecam segala bentuk pelecehan seksual.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut IFI, tidak ada tindakan yang dapat dibenarkan atas nama pelayanan, terapi, maupun pemulihan fisik apabila melanggar martabat dan keamanan seseorang.
"Kami juga memandang penting untuk meluruskan pemahaman masyarakat mengenai fisioterapi. Fisioterapi bukan sinonim dari pijat atau massage. Fisioterapi merupakan profesi kesehatan yang berfokus pada gerak dan fungsi manusia," kata Kepala Badan Khusus Data dan Kajian Strategis PP IFI, Wahyu Kurniawan, Ftr, kepada detikcom, Senin (16/11/2026).
"Perlu dipahami bahwa olahraga merupakan salah satu area pelayanan fisioterapi (sports physical therapy), sedangkan massage merupakan salah satu teknik intervensi yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dan indikasi. Keduanya tidak merepresentasikan keseluruhan ruang lingkup fisioterapi," sambungnya.
Atas kejadian ini, Wahyu berharap masyarakat dapat membedakan antara tindakan individu dengan praktik profesi fisioterapi. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap profesi harus dibangun dan dijaga melalui kompetensi, integritas, etika, dan tanggung jawab profesional.
"Sport massage dan sports physical therapy merupakan dua hal yang berbeda. Fisioterapi olahraga mencakup pencegahan cedera, pemeriksaan, penanganan, rehabilitasi, hingga peningkatan performa olahraga. Massage hanyalah salah satu teknik intervensi yang dapat digunakan dalam konteks tertentu," katanya.
Wahyu menekankan, fisioterapis memiliki kualifikasi pendidikan formal, kompetensi, serta persyaratan registrasi dan perizinan sebagai tenaga kesehatan.
"Apabila terdapat penggunaan identitas profesi atau penyelenggaraan pelayanan fisioterapi tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku, hal tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tutupnya.

























































