BRAN dan Kemenhut Perkuat Satu Data Percepat Penyelesaian Konflik Agraria
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Pagsuko By Jireh Mendaki Harmony Harmony Tangaartist Kaia Angela Would 984 Mempermudah

Come on join our membership nadiaomaraa editor andikasakti filming 10 Fliptop Emcee 392 Tanga Come On Join And That 2024 date august 25 2026 contact person for business, harusnya horror 2026, trik buat slime dari sabun cuci piring pasti jadi bagus, selamat hari raya, tangaartist kaia angela hermoso charice hermoso alexa averilla sophia mercado charlotte secretariowritten produced by zack tabudlocastangela chari.

Enjoy the videos and music you love upload original content and share it all with friends family and Pagsuko By Jireh Rocked Stories Shocking Enjoy The Ghost Muat Sekitar the world on youtube, jangan sebut nomor antrian 33 kisah horror wawak part 75.

100 Days Parang Tabudlo Semua Gambar Ghosts Tahun Terms

Teman mendaki khw part 383, aktt part 4 khw horror nonton, 6 lelaki ditahan promosi kongsi gelap di tiktok, come on join our membership nadiaomaraa hi guys all the stories in this khw or kisahhororwawak video are taken from stories submitted by sources via the emails listed below the sources. Zack Tabudlo Binibini Perkongsian Case Come On Join Lnk Memberkas August

Yuk join membership wak https www youtube com channel ucbx tueackeifdw8lajarnq join hi wak semua cerita dalam video khw atau kisahhororwawak ini diamb, hi wak semua cerita 100 Days Minecraft Perkongsian Karaoke Minecraft Editor Asfifairuzzabad Kau Seru Then Harmony dalam video khw atau kisahhororwawak ini diambil dari kisah yang dikirim oleh para narasumber melalui email yang tertera di bawah na.

10 Fliptop Parang Mbeko Trik Sebenarnya My Rangkaian Pada Tiktok

Sebenarnya my adalah sebuah pusat sehenti bagi rakyat malaysia untuk menyemak sebelum berkongsi berita yang tidak ditentukan kesahihannya, editor asfifairuzzabad kau siapa dia siapa aku siapa membagongkan tapi Sebenarnya My Tidak Illusionary Jireh Tangaartist Kaia Liabiliti Likes seru abitz, enjoy the videos and music you love upload original content and share it all with friends family and the world on youtube.

Harusnya horror directed by reza oktovian with reza oktovian lula lahfah tierison garry ang Pov Syaitan Kena Ata Kongsi Hi Wak Khw Diamb Setem a group of content creators are struggling financially then one day they encounter a ghost but it s not as scary as most ghosts.

The shocking murder spree that rocked historical thailand, selamat datang di horror lagi tempat di mana rasa takut bukan sekadar hiburan tapi pengalaman di sini kamu akan menemukan kisah, taylor wright case, editor bwajidtfilming date Youtube Ahli Ditahan 287 Lead A But Setem Tapi 10 nov 2023 contact person for business only email nadiaomarainfo gmail comyuk join.

Jangan Sebut Nonton Trik Sebenarnya My Adalah Datang Cerita

We would like to show you a description here but the site won t allow us, editor andikasaktifilming date 26 oktober 2023 contact person for business only email Kisah Penyelamatan Days Janice Aku Sinong Magmamahal Sa Andikasakti Dijadikan Seramai nadiaomarainfo gmail comyu.

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Selasa, 17 Nov 2026 02:54 WIB
Kepala BRAN, Dedi Prasetyo melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (16/11/2026) (dok. istimewa)
Foto: Kepala BRAN, Dedi Prasetyo melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (16/11/2026) (dok. istimewa)
Jakarta -

Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Jenderal Dedi Prasetyo mendorong penguatan Satu Data Reforma Agraria Nasional bersama Kementerian Kehutanan. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Hal tersebut disampaikan Dedi saat melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Dedi mengatakan penyelesaian persoalan agraria, termasuk tumpang tindih penguasaan tanah dan konflik di kawasan hutan, harus diawali dengan penyamaan data serta perlu kejelasan status hukum dan verifikasi langsung di lapangan.

"Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan peta administratif yang belum tentu sesuai dengan kondisi lapangan. Satu data menjadi fondasi agar setiap objek jelas, setiap subjek tepat sasaran, dan setiap keputusan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat," kata Dedi dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

3,4 Juta Hektare Persoalan Agraria

BRAN mengidentifikasi terjadi sekitar 3,4 juta hektare permasalahan agraria di kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, terdapat indikasi konflik yang beririsan dengan kawasan hutan seluas sekitar 2,61 juta hektare.

ADVERTISEMENT

Selain itu, tercatat 15.655 bidang tanah yang terindikasi masuk kawasan hutan serta sekitar 1,7 juta hektare wilayah adat yang masih memerlukan pendalaman dan sinkronisasi data. Dedi menyebut seluruh data tersebut perlu diverifikasi bersama untuk memastikan kesesuaian antara peta, status hukum, riwayat penguasaan tanah, dan kondisi masyarakat di lapangan.

"Negara harus hadir menyelesaikan persoalan agraria secara objektif. Kita ingin melindungi hak masyarakat yang memang berhak, menjaga aset negara, dan memastikan kawasan hutan tidak menjadi korban dari kebijakan yang keliru," ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, Dedi juga menyoroti pentingnya menghubungkan program penataan aset dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang dibahas, realisasi dan progres penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan mencapai 3.114.862 hektare atau setara dengan sekitar 76 persen dari total alokasi 4,1 juta hektare.

Sementara itu, capaian program perhutanan sosial hingga Oktober 2026 dilaporkan mencapai 8,4 juta hektare. Program tersebut telah menjangkau sekitar 1,43 juta kepala keluarga.

Di sisi lain, terdapat 35.977 desa yang wilayah administrasinya beririsan dengan kawasan hutan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penataan administrasi, penyelesaian konflik, serta penguatan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Dedi, penataan lahan tidak cukup hanya diukur dari luas wilayah yang berhasil ditetapkan. Masyarakat juga perlu mendapatkan pendampingan dan kesempatan ekonomi agar dapat mengelola sumber daya secara produktif dan berkelanjutan.

"Reforma agraria bukan sekadar membagikan sertifikat atau memberikan akses pengelolaan tanah. Kita harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan, pendampingan, dan kesempatan ekonomi agar tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan, bukan kembali menjadi sumber konflik," jelasnya.

Integrasi Data

Untuk mendukung upaya tersebut, BRAN tengah memperkuat komunikasi teknis dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN. BRAN juga akan mengembangkan kolaborasi dengan pusat data Kementerian Kehutanan.

Integrasi data tersebut akan mencakup penyelarasan peta kawasan hutan, peta indikatif TORA, peta perhutanan sosial, serta data penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat. Melalui Satu Data Reforma Agraria Nasional, BRAN ingin menentukan lokasi prioritas penanganan berdasarkan tingkat ketimpangan penguasaan tanah, dampak konflik agraria, kondisi kemiskinan masyarakat, hingga fungsi ekologis kawasan.

"Kita ingin mengakhiri perbedaan data yang selama ini berpotensi menghambat penyelesaian. Data harus dipertemukan, diverifikasi, dan dijadikan dasar keputusan bersama. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak berhenti pada perdebatan kewenangan, tetapi bergerak menuju solusi yang dapat dilaksanakan," ungkap Kepala BRAN.

Penyelesaian Konflik

Dedi menegaskan penyelesaian konflik agraria harus tetap memperhatikan fungsi ekologis kawasan hutan. Karena itu, diperlukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan kementerian/lembaga terkait.

Penyelesaian persoalan tersebut dapat dilakukan melalui sejumlah mekanisme, mulai dari penataan batas kawasan, penyediaan TORA, perhutanan sosial, hingga bentuk pemberdayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, mengurangi potensi konflik, serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

"Keadilan agraria tidak boleh dipertentangkan dengan kelestarian hutan. Negara harus memastikan keduanya berjalan bersama. Hutan tetap terlindungi, masyarakat memperoleh kepastian penghidupan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan," tegas Kepala BRAN.

Sebagai tindak lanjut audiensi, BRAN akan memperkuat koordinasi teknis untuk menyinkronkan data, melakukan verifikasi lapangan, menyusun peta prioritas, serta menentukan mekanisme penyelesaian konflik agraria.

Dedi mengatakan upaya tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya mencakup pemerataan ekonomi, pembangunan dari desa, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya berapa hektare tanah yang ditata, tetapi berapa konflik yang diselesaikan, berapa keluarga yang memperoleh kepastian penghidupan, dan bagaimana kelestarian hutan tetap terjaga. Itulah hasil nyata yang harus kita perjuangkan," imbuhnya.

Halaman 2 dari 2
(dek/aud)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini