Satuan Tugas Posko Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kementerian Kehutanan Provinsi Jambi, menemukan 316 batang kayu olahan di Taman Nasional Berbak dan Sembilang (TNBS), saat memadamkan api. Temuan kayu diduga hasil pembalakan liar tersebut langsung dimusnahkan.
Temuan bermula saat Satgas Posko Siaga Karhutla Kementerian Kehutanan Provinsi Jambi melakukan pemadaman karhutla di kawasan TN Berbak dan Sembilang. Di tengah kegiatan tersebut, petugas mendapati tumpukan kayu olahan dan konstruksi rel kayu yang membentang di dalam kawasan.
Tumpukan kayu olahan beserta rel kayu itu berada di Desa Tanah Pilih, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada Jumat (18/9) lalu. Temuan itu kemudian ditangani Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera dan Balai TN Berbak Sembilang, untuk mengusut lebuh lanjut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, mengatakan pihaknya masih menyelidiki keterkaitan temuan kayu tersebut dengan penangkapan dua pelaku pembalakan liar di Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, yang sama-sama masih berada di kawasan TN Berbak dan Sembilang.
"Dalam perkara sebelumnya, kami telah menetapkan dua tersangka dan membuktikan adanya penggunaan rel kayu sebagai sarana untuk mengangkut kayu hasil pembalakan. Sekarang, pada lokasi berbeda, kembali ditemukan rel kayu sepanjang kurang lebih satu kilometer bersama 316 batang kayu olahan. Kesamaan pola penggunaan rel kayu ini menjadi petunjuk yang kami dalami untuk melihat apakah terdapat keterkaitan dengan perkara sebelumnya," kata Hari, Rabu (30/9/2026).
Temuan 316 batang kayu olahan itu kemudian dimusnahkan petugas dengan cara dipotong-potong di lokasi. Petugas juga membongkar rel kayu yang ditemukan agar tidak dapat dimanfaatkan kembali.
Bersamaan dengan tindakan tersebut, petugas mengumpulkan bahan keterangan dan informasi lapangan untuk mengidentifikasi asal kayu, aktivitas yang terjadi di dalam kawasan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
"Kami akan menelusuri asal kayu, pihak yang melakukan penebangan dan pengolahan, pihak yang membangun dan menggunakan rel, hingga pihak yang akan menerima atau memperoleh keuntungan dari kayu tersebut. Pengembangannya akan mengikuti fakta dan bukti yang ditemukan," tegas Hari.
Kepala Balai TN Berbak dan Sembilang, Yunaidi, menegaskan bahwa temuan pada beberapa lokasi ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengamanan kawasan. Pengawasan utama, kata dia, pada titik dan jalur yang memiliki kerawanan terhadap pembalakan liar.
"Temuan ini menunjukkan ada bagian kawasan yang membutuhkan pengawasan lebih intensif. Kami akan memperkuat patroli rutin dan SMART Patrol dengan memprioritaskan titik-titik rawan serta akses yang berpotensi digunakan untuk masuk dan mengeluarkan hasil hutan. Pelibatan masyarakat di sekitar kawasan juga akan terus diperkuat agar informasi mengenai potensi gangguan dapat diketahui dan ditindaklanjuti lebih awal," ujar Yunaidi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan bahwa penegakan hukum di kawasan konservasi harus diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu memastikan hutan tetap utuh dan mampu menjalankan fungsi perlindungannya bagi kehidupan.
Dia menegaskan bahwa kawasan konservasi bukan ruang kosong yang boleh diambil kayunya. Di dalamnya ada habitat satwa, sumber air, ekosistem, dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan yang tetap terjaga.
"Ketika ada yang mengambil keuntungan dengan merusak kawasan, negara harus bertindak tegas. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada kayu yang ditemukan atau orang yang bekerja di lapangan," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa Kementerian Kehutanan terus memperkuat perlindungan kawasan konservasi di seluruh Indonesia melalui pencegahan, pengamanan kawasan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta penegakan hukum yang dilakukan secara terpadu. Penanganan di Taman Nasional Berbak dan Sembilang menjadi bagian dari kebijakan tersebut untuk memastikan setiap gangguan terhadap kawasan dapat dideteksi lebih awal dan ditindaklanjuti secara tegas.
"Kita harus menelusuri siapa yang mengendalikan, membiayai, dan menikmati hasilnya, sekaligus memastikan kawasan yang sudah diamankan tidak kembali dirusak. Hutan kita jaga bukan hanya karena status hukumnya sebagai kawasan konservasi, tetapi karena keutuhannya menentukan keberlangsungan habitat satwa sekaligus kehidupan masyarakat di sekitarnya," pungkasnya.
(dai/dai)



























































