Temuan tumpukan kayu gelondongan di Kalimantan Tengah (Kalteng) oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, mendapat sorotan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng.
Walhi menilai penindakan tersebut seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Pasalnya, praktik pembalakan dan peredaran kayu yang diduga ilegal bukan persoalan baru di Bumi Tambun Bungai.
Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai, mengkritisi kinerja Menhut yang baru menemukan persoalan tersebut saat melakukan perjalanan darat dari Palangka Raya menuju wilayah Barito, Sabtu (31/10/2026) lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama saya ingin sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan saat itu seperti baru bangun saja dari tidur yang terlalu lama. Karena memang praktik seperti ini kan sebenarnya sudah cukup lama terjadi di Kalimantan Tengah," ujar Janang, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, penindakan tidak boleh hanya menyasar pekerja lapangan maupun barang bukti yang ditemukan di lokasi. Pemerintah harus berani menelusuri pihak-pihak bermodal besar yang diduga menjadi aktor utama di balik aktivitas tersebut.
Janang meminta aparat melakukan penggeledahan dan penyelidikan lebih mendalam untuk mengungkap siapa yang membiayai, mengendalikan, serta menikmati keuntungan dari rantai pasok kayu ilegal.
"Kalau benar-benar serius ya memang aktor besar juga harus dilakukan penggeledahan. Perlu dicek lagi aktivitas yang dilakukan Menteri Kehutanan tersebut pada area yang sebenarnya milik aktor kecil atau aktor besar," tegasnya.
Sorotan Walhi juga mengarah pada perusahaan-perusahaan kehutanan yang beroperasi di Kalteng. Janang mengingatkan bahwa kepemilikan izin usaha tidak otomatis menjamin seluruh kayu yang diolah maupun diperdagangkan berasal dari sumber legal.
Menurutnya, perlu dilakukan penelusuran terhadap asal-usul bahan baku kayu, terutama jika ditemukan indikasi pasokan berasal dari luar wilayah konsesi atau kawasan hutan yang tidak memiliki dasar pemanfaatan sah.
"Bicara legalitas usaha tentunya semua orang mungkin bisa saja mendapatkannya. Tetapi itu saja tidak cukup apabila memang sumber kayu yang diusahakan olehnya itu kemudian banyak merambah hutan dan didapatkan dari beberapa sumber ilegal," tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Walhi mendesak Kementerian Kehutanan mengevaluasi seluruh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan Tengah. Evaluasi harus mencakup pemeriksaan sumber bahan baku kayu, kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, hingga dugaan perampasan tanah masyarakat oleh korporasi.
"Bilamana terbukti mestinya izinnya dievaluasi dan dicabut. Adanya temuan ini harus menjadi momentum bagi Menhut untuk melakukan pembersihan menyeluruh terhadap perizinan yang bermasalah di Kalteng," pungkas Janang.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Saat menyisir jalan dari Palangka Raya, Sabtu (31/10/2026), ia menemukan tumpukan kayu gelondongan, truk pengangkut kayu, hingga alat berat yang diduga berkaitan dengan aktivitas ilegal.
Temuan pertama berupa tumpukan kayu gelondongan berukuran besar di pinggir jalan. Menhut yang melihat langsung keberadaan kayu tersebut kemudian menghentikan perjalanan dan turun untuk memeriksa lokasi bersama jajaran Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan.
Petugas Gakkum turut meminta keterangan kepala desa setempat guna menelusuri kepemilikan dan asal-usul kayu tersebut. Pasalnya, tumpukan kayu itu diduga tidak dilengkapi tanda yang menunjukkan legalitas pemanfaatan hasil hutan.




























































