Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal kewajiban perusahaan menyetor dana cadangan pesangon ke pemerintah. Kebijakan ini diatur dalam pasal 253 Undang-Undang nomor 27 tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dengan masa transisi selama 1 tahun.
Targetnya, kebijakan tersebut mulai berlaku mulai awal 2027. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono menjelaskan dana cadangan sekarang ini disimpan oleh perusahaan, tidak dikeluarkan, tapi hanya dicatat sebagai cadangan pesangon.
Selain itu, ada juga perusahaan yang menitipkan cadangan pesangon sebagai dana pensiun di DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan). Lalu, Undang-Undang nomor 27 tahun 2026 menyatakan dana pesangon akan dikelola oleh lembaga khusus yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait kebijakan DCP ini, Ogi menyatakan, dana cadangan pesangon sebaiknya masuk dalam kelompok dana pensiun dan pengelolanya adalah penyelenggara program pensiun.
"Apakah itu BPJSTK, apakah itu di DPLK, ataukah itu di lembaga khusus yang dibentuk khusus menyelenggarakan menghimpun dana cadangan pensiun. Intinya harus tetap dana pensiun, karena dana pensiun itu dapat insentif pajak berbeda dengan dana-dana biasa," terang Ogi dalam acara Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Wartawan Media Massa di Nusa Dua, Bali, Kamis (17/11/2026).
"Dana cadangan ini, kalau dia bukan masuk ke program pensiun, ya bukan kerja sama lah, kempes. Karena dana cadangan pesangon yang ada di DPLK akan keluar," sambung Ogi.
Ogi kembali menegaskan, DCP sebaiknya dikategorikan sebagai program dana pensiun. Sedangkan penyelenggaranya bisa siapa saja, tapi tetap penyelenggara dana pensiun.
"Kalau pemerintah mau bentuk baru silakan, tapi itu adalah penyelenggara dana pensiun," tutur Ogi.
Dia menambahkan terkait dengan DCP tersebut telah dibahas tentang program penjaminan polis, iuran awal, iuran berkala, apa yang dijamin, dan sebagainya sudah dibahas. Namun, Ogi meminta masyarakat menunggu PP terbit.
"PP-nya sebentar lagi keluar, itu akan jelas. Nanti ada waktu sekitar enam bulan POJK-nya akan keluar. Salah satu kriteria RBC, RBC salah satu syarat untuk mengikuti program penjaminan polis," jelas Ogi.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri sebelumnya menjelaskan konsep pengelola dana cadangan pesangon memiliki mekanisme yang berbeda dengan dana-dana yang dikelola Dana Pensiun (Dapen) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) milik masing-masing perusahaan.
Perusahaan memiliki waktu satu tahun untuk mendata jumlah pekerja dan dana pesangon sebelum harus disetorkan Oktober 2027.
"Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," jelasnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan pesangon masih menunggu aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP).
Proses penyusunannya akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
"Bagaimana concern stakeholders akan menjadi pertimbangan dalam perumusan peraturan pelaksanaan," kata Indah.





















































