Kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang Banten ternyata telah ditetapkan masuk ke Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penetapan ini tertuang dalam keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang telah ditandatangani langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Keputusan itu diteken pada 12 Februari 2026 yang lalu. Dalam beleid itu, Menteri ESDM menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan di Provinsi Banten, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Dalam peta lampiran Kepmen itu, kawasan perairan sekitar TNUK ditandai dengan warna krem yang menunjukkan kawasan WUP. Sedangkan kawasan TNUK ditandai dengan warna putih atau berada di luar wilayah pertambangan. Sementara untuk WPN ditandai dengan arsiran berwarna merah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masih Perlu Izin
WUP menjadi dasar bagi Menteri ESDM dan Gubernur untuk menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang mencakup mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, serta batuan. Kemudian Wilayah Pertambangan Rakyat menjadi dasar untuk penerbitan izin pertambangan rakyat dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wilayah Pencadangan Negara dapat diusahakan sebagian atau seluruh luas wilayahnya dengan perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai informasi, dengan adanya penetapan ini tidak otomatis wilayah tersebut langsung bisa dilakukan penambangan dikarenakan masih ada proses proses perizinan dan persyaratan lain yang harus dipenuhi. Jika wilayah tersebut sudah ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan, maka wilayah itu bisa dilakukan penambangan. Nah, dalam konteks penetapan WUP di TNUK ini berarti belum bisa ditambang.
Berdasarkan peta wilayah kerja yang ditampilkan di situs resmi Balai Taman Nasional Ujung Kulon yang diterbitkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan pada tahun 2025 ini cakupan pengelolaan TNUK tidak hanya meliputi daratan, tetapi juga wilayah perairan di sekitarnya. Luas kawasan TNUK tercatat mencapai 105.694,46 hektare (ha), terdiri dari 61.357 ha daratan dan 44.337 ha perairan.
ESDM Buka Suara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak akan masuk dalam wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Wilayah yang diatur hanya sebagian perairan laut di sekitar TNUK, dan penetapannya telah berproses sejak 2013. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, pada 2013 Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten.
Usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Namun, Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015, sehingga sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP.
Usulan itu tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 hanya mengulang penetapan tersebut dan memperbaiki sebagian ketentuannya, sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia dalam keterangannya.
Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Meski demikian, Anggia menekankan bahwa penetapan WUP berbeda dengan izin menambang.
"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelasnya.
Setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Proses tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.





















































