Presiden Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (17/11). Pengunduran diri ini dilakukannya setelah partai oposisi menuduh ia dan sejumlah pejabat tinggi lain melakukan korupsi.
"Partai Demokrat telah mengatakan bahwa saya harus mengundurkan diri dari tugas saya agar kebenaran dapat terungkap. Saya setuju dengan hal ini," kata Khurelsukh Ukhnaa seperti dikutip dari Reuters, Rabu (18/11/2026).
"Oleh karena itu, saya akan menyerahkan tugas saya sebagai Presiden Mongolia. Saya akan diselidiki dan kehormatan saya akan dipulihkan," tegasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Khurelsukh Ukhnaa, yang menjadi presiden sejak 2021 lalu mengatakan bahwa tuduhan korupsi terhadapnya itu bertujuan untuk mencemarkan nama baik dan menghina presiden. Namun ia mengatakan akan tetap bekerja sama dengan para penyelidik untuk menyelidiki tuduhan itu dan membersihkan namanya.
Namun berdasarkan hukum Mongolia, pengunduran diri presiden harus disetujui oleh 126 anggota Majelis Agung Negara, yaitu parlemen unikameral negara tersebut. Sehingga pengunduran diri ini baru benar-benar bisa dilakukan jika parlemen setuju.
Dugaan Kasus Korupsi Presiden Mongolia
Melansir Deutsche Welle, tuduhan korupsi terhadap Khurelsukh Ukhnaa bermula saat seorang mantan walikota Ulaanbaatar, Nyambaatar Khishgee, menyebut Presiden Mongolia itu telah menerima US$ 25 juta atau Rp 456,6 miliar (kurs Rp 18.264/dolar AS) terkait dengan proyek kereta api Tavantolgoi-Gashuunsukhait.
Jalur kereta api ini menghubungkan tambang batu bara Tavantolgoi dengan pelabuhan Gashuunsukhait di Mongolia yang berbatasan dengan China, sebuah pusat utama untuk ekspor batu bara dari Mongolia ke Negeri Tirai Bambu.
Menurut tuduhan tersebut, Khurelsukh menerima uang suap dari konglomerat Bodi International LLC, yang mendapatkan kontrak pembangunan jalur kereta api tanpa melalui tender kompetitif. Namun Bodi telah membantah telah membayar suap tunai untuk mendapatkan kontrak tersebut.
Tuduhan ini dilontarkan mantan walikota Ulaanbaatar itu pada Sabtu (14/11) lalu. Diketahui, Nyambaatar Khishgee adalah salah satu anggota dalam partai presiden, tetapi merupakan bagian dari faksi yang berbeda di dalam partai tersebut.
Partai Demokratik, sebagai partai oposisi, memanfaatkan tuduhan tersebut dan menyerukan agar Khurelsukh segera mengundurkan diri sebagai presiden yang kemudian benar-benar dilakukan.
Tonton juga video "Hercules Diperiksa KPK Terkait Suap HGB di Kementerian ATR/BPN"
(igo/fdl)




















































