Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menegaskan bahwa sisa dana hibah dari pemerintah sebesar Rp 10 T tidak terganggu meskipun Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan setoran pajak kurang.
Sebagai informasi, Menkeu Suahasil sebelumnya mengatakan bahwa setoran pajak untuk periode November-Desember 2026 masih kurang Rp 514 triliun untuk memenuhi target dalam APBN 2026.
"Nggak (mengganggu dana hibah, red). BPJS tetap jalan," kata Prihati kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, BPJS Kesehatan telah menerima suntikan dana tahap pertama sebesar Rp 10 T pada Oktober 2026. Sisanya, disebutkan akan cair pada November 2026.
"Kami akan melaporkan kepada Kementerian Keuangan, kemudian setelah itu akan diperiksa pelaksanaannya dan setelah ada pembahasan dari laporan kami, akan dilakukan realisasi untuk tahap kedua Rp 10 T," kata Prihati.
"Dan sekali lagi akan kami gunakan untuk melakukan pembayaran pada klaim-klaim kesehatan," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan pendanaan untuk BPJS Kesehatan menjadi salah satu yang penting.
"Tahun ini Rp 60 triliun lebih uang APBN kita kucurkan di BPJS. Ini bukti bahwa pemerintah terus berkomitmen dan komitmen ini mengajak semua pihak, terutama para peserta agar menjadikan BPJS ini milik bersama," kata Cak Imin.
"Jadi BPJS ini bukan milik pemerintah, BPJS ini bukan milik beberapa orang, tapi BPJS ini milik para peserta dan seluruh rakyat Indonesia," tutupnya.

























































