Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melarang seluruh aparatur sipil negara (ASN) menggunakan rokok elektrik atau vape. Larangan tersebut akan berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hingga pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov Jabar.
Rencana kebijakan Pemprov Jabar ini muncul setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam fatwa yang ditetapkan pada 6 November 2026 tersebut, MUI mengharamkan penggunaan, produksi, hingga perdagangan vape dengan pertimbangan bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan untuk peredaran narkotika.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, mengatakan surat edaran terkait larangan penggunaan vape bagi ASN saat ini tengah diproses. Pemprov Jabar juga telah melakukan sosialisasi melalui sejumlah media publikasi atau flyer dengan pesan ASN Jawa Barat tanpa vape.
"Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan," kata Dedi, Kamis (12/11/2026).
Menurut Dedi, larangan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan risiko kesehatan akibat penggunaan vape. Perangkat rokok elektrik juga dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika.
Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu kedisiplinan sekaligus keteladanan ASN sebagai aparatur pemerintah.
"Vape ini tidak hanya berisiko bagi kesehatan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika. Sehingga, kondisi tersebut dapat mengganggu disiplin dan juga keteladanan sebagai ASN," ujarnya.
Dedi menegaskan, kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Jabar, baik PNS, PPPK, maupun pegawai non-ASN. Tujuannya untuk melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkotika, memperkuat penerapan kawasan tanpa rokok, serta membangun budaya kerja yang sehat.
"Tujuannya memang untuk melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkotika, termasuk juga menegakkan kawasan tanpa rokok dan membangun budaya kerja. Seluruh ASN, baik PNS, PPPK, maupun pegawai non-ASN, berlaku semuanya," tutur Dedi.
Cakupan Larangan Masih Dibahas
Meski proses penyusunan surat edaran berjalan, Dedi menyebut masih ada sejumlah hal yang dibahas bersama Biro Hukum Pemprov Jabar. Salah satunya menyangkut cakupan larangan, apakah hanya berlaku di lingkungan atau selama jam kerja, atau berlaku secara keseluruhan.
Pembahasan juga mencakup mekanisme penanganan pelanggaran, pembinaan pegawai, hingga penegakan disiplin yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan status kepegawaian masing-masing.
"Pembahasan dengan Biro Hukum itu apakah hanya berlaku di suasana kerja atau berlaku secara keseluruhan. Itu menjadi bagian dari pertimbangan, termasuk kaitannya dengan peraturan kawasan tanpa rokok," jelasnya.
Terkait sanksi, Dedi mengatakan penanganan pelanggaran akan dilakukan secara berjenjang melalui masing-masing perangkat daerah. Namun, penggunaan vape tidak serta-merta langsung berujung pada hukuman disiplin.
Hukuman disiplin dapat diberlakukan apabila pelanggaran tersebut berdampak terhadap kedisiplinan, kinerja, atau pelaksanaan tugas pegawai.
"Kalau posisi sanksi bagi yang melanggar jelas berjenjang. Artinya, setelah edaran itu dilakukan, pasti ditangani dulu oleh perangkat daerah masing-masing. Tetapi kalau sudah menimbulkan dampak terhadap disiplin kerja, pasti akan kita lakukan pemberlakuan hukuman disiplin," katanya.
Dedi menambahkan, kebijakan larangan vape bukan sekadar membatasi kebiasaan pribadi pegawai. Lebih dari itu, Pemprov Jabar ingin membangun kesadaran bersama mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika serta memperkuat tanggung jawab dan keteladanan aparatur.
"Jadi, kebijakan itu bukan hanya semata-mata bentuk pembatasan terhadap kebiasaan individu, tetapi lebih kepada upaya membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkotika serta memperkuat tanggung jawab dan keteladanan bagi aparatur," pungkasnya.
(bba/orb)






















































