Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menyatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait larangan penggunaan vape atau rokok elektrik. Dia minta dokumen fatwa diterima sebelum regulasi daerah dibuat.
Diketahui, melalui fatwa Nomor 131 Tahun 2026 MUI mengharamkan penggunaan, produksi, serta jual beli rokok elektrik atau vape.
Herman Deru mengatakan, akan menindaklanjuti edaran MUI yang melarang penggunaan vape dan rokok elektrik ke kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Kapolri sudah melarang ya. Sudah dilarang, kita melihat dan merujuk dari fatwa MUI, tentu kita akan lanjutkan dengan regulasi di tingkat daerah ini, bisa berupa peraturan kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati, Wali Kota," katanya Selasa (10/11/2026).
Namun, sebelum regulasi tersebut dibuat, Deru meminta Biro Hukum Pemprov Sumsel memastikan apakah dokumen fisik fatwa MUI sudah diterima pemerintah daerah.
"Tapi ini biro hukum saya minta laporannya nanti, fatwanya secara fisik sudah dikirim belum ke Pemprov dan Pemkab," ujarnya.
Dia menegaskan, fatwa MUI menjadi salah satu rujukan yang perlu diperhatikan pemerintah daerah. Terlebih, MUI merupakan lembaga yang diakui negara dan memiliki kewenangan dalam urusan keagamaan.
"Iya lah, kalau itukan (vape) berartikan sudah dilarang. MUI ini kan lembaga yang diakui negara ya, dan agama Islam" ucapnya.



























































