Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) beri tanggapan terkait kenaikan potongan pajak dalam penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-ASN. Kenaikan potongan pajak ini disebut ramai dibicarakan guru non-ASN di media sosial, seperti Thread.
Seperti yang diketahui besaran TPG yang disalurkan kepada guru non-ASN adalah sebesar Rp 2 juta sebelum dipotong pajak. Potongan pajak ini sebelumnya sebesar 5% bagi guru yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 6% bagi guru non NPWP.
Dengan begitu, ketika diterima guru besaran TPG akan dipotong pajak sebesar Rp 100-120 ribu. Namun, kini potongan pajak naik 0,15%, dengan begitu besaran TPG non-ASN yang masuk ke rekening kurang lebih Rp 1,8 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait hal itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani menegaskan guru perlu memahami bila setiap Rupiah yang diterima pasti dipotong pajak. Hal ini dikarenakan warga negara wajib membayar pajak.
"Jadi sebenarnya tunjangan ASN maupun non-ASN itu, setiap rupiah yang kita terima itu dipotong pajak. Jadi itu kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak gitu ya," tuturnya dalam acara Ngopi Bareng Bu Nunuk di Langit Seduh Rooftop, 101 Urban, Jalan Taman Kebon Sirih 1, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan
Nunuk menegaskan kenaikan potongan pajak di TPG non-ASN sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Potongan pajak ini juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan Kemendikdasmen.
"Itu yang memotong pajak itu ya memang dari Pajak, jadi bukan dari Kemendikdasmen. Petugas memotong pajak karena akan dikembalikan ke negara dalam bentuk setoran pajak, jumlahnya itu sesuai dengan ketentuan yang ada," bebernya.
Jika non-ASN menerima TPG bulat sebesar Rp 2 juta, Nunuk menyebut hal itu bukan berarti pajak tidak dipotong. Namun, potongan pajak dibebankan kepada pemerintah daerah.
"Jadi itu perlu diedukasi kepada guru bahwa kalau misalnya ada pemerintah daerah yang memberikan penuh (besar tunjangan Rp 2 juta), berarti pajaknya dibayarkan oleh Pemda, tapi (nanti) mereka harus bayar pajak juga gitu ya," ungkap Nunuk.
Persoalan tentang pajak ini disebut Nunuk memang harus disosialisasikan kepada guru. Bukan sebuah masalah, ia kembali menekankan bila besaran potongan pajak tidak ditetapkan oleh Kemendikdasmen.
"Bukan jadi sebuah persoalan dan itu harus diketahui oleh para guru bahwa sebagai warga negara yang mau menerima uang negara dia harus dipotong pajaknya. Besaran pajaknya itu tidak ada kita sendiri yang menetapkan besarannya tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan," tegasnya.






























































