Seorang siswi SMP di Surabaya mengadu kepada Wali Kota Eri Cahyadi setelah mengalami pemeriksaan celana dalam oleh seorang guru saat dirinya sedang menstruasi. Peristiwa tersebut menuai perhatian karena dinilai tidak tepat dalam menangani kondisi kesehatan siswi di lingkungan sekolah.
Laporan tersebut berisi kronologi yang telah siswi itu sebutkan. Pada akhir Oktober 2026, di sekolahnya yaitu SMPN 21 Surabaya ada absensi siswi yang sedang mengalami datang bulan.
"Di sekolah saya itu awalnya cuma meraba rok saja apakah anak itu memakai pembalut atau tidak untuk memastikan anak itu benar-benar haid atau tidak, tiba-tiba pak waktu hari Jumat pada tanggal 30 Oktober 2026 terdapat peraturan baru dari salah satu guru kami yaitu bagi yang haid celana dalamnya akan dilihat untuk memastikan anak itu memakai pembalut dan keluar darah atau tidak, awalnya kami para murid membantah bahwa itu termasuk dari bagian privasi kami tetapi guru itu kekeh dengan pendiriannya dan guru tersebut juga berkata kalau celana dalamnya hanya diturunkan lalu rok nya hanya diangkat sedikit,tetapi kami tetap merasa bahwa itu melanggar privasi kami karna kan itu celana dalam pak," tulis aduan siswi tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Walkot Eri kemudian meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya untuk melakukan pengecekan langsung ke sekolah terkait. Kepala Dispendik, Febrina Kusumawati langsung mengkonfirmasi kepada Kepsek SMPN 21, Diaztiarni.
Dari keterangan Kepsek, pemeriksaan haid merupakan bagian dari prosedur pengecekan siswi yang tak mengikuti salat Zuhur. Dispendik juga meminta klarifikasi dari guru tersebut hingga petugas UKS dan dari hasilnya, kebijakan tersebut dilakukan karena banyak siswi yang tidak mengikuti salat dan pihak guru memeriksa rok dengan sedikit menurunkan celana dalam dan dilakukan di ruangan tertutup oleh guru perempuan.
Agar tak terjadi kejadian serupa, Dispendik Surabaya akan menerbitkan edaran untuk mengatur mekanisme sekolah dalam menyikapi siswi yang sedang menstruasi. Menurut Febri, cara mendisiplinkan siswa juga harus dibarengi dengan menghormati privasi siswa.
(auh/abq)






















































