DPRD Surabaya mendesak kasus pungli lowongan kerja (loker) Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya diusut tuntas hingga pelaku mendapat hukuman berat. Sebab, ada dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengatakan, dugaan pungli yang melibatkan oknum ASN merupakan kejahatan birokrasi serius bagi para pencari kerja.
Berdasarkan laporan yang diterima Wali Kota (Walkot) Surabaya Eri Cahyadi, sejumlah korban diminta membayar Rp 20 juta per orang dengan iming-iming bekerja di Dishub Surabaya. Total uang yang dipersoalkan mencapai Rp 80 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diduga ada keterlibatan ASN dalam kasus ini. ASN yang dilaporkan adalah Sri Lestari atau Tari. Dia dipindahkan dari Dishub ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) Surabaya sebelum pengaduan masuk hotline.
"Kami pernah mengingatkan keras kepada pemerintah kota dan jajaran OPD yang menjadi mitra strategis komisi A, baik Satpol PP, BKPSDM, dan inspektorat untuk serius menindaklanjuti dugaan pungli bukan sebatas pelaku yang dilaporkan, tapi usut tuntas jika ada indikasi jaringan pungli di ASN Pemkot pada saat adanya kasus pungli yang dilakukan oknum Satpol PP dan Dishub beberapa waktu lalu, sekalipun nantinya jika terbukti akan melibatkan oknum pegawai di eselon tertentu," kata Yona, Kamis (5/11/2026).
"Ini tindakan yang sangat memalukan dan mencoreng integritas birokrasi Pemkot Surabaya. Warga yang sedang berjuang mencari nafkah halal, ingin dapat uang dari gajinya kok justru diperas mengeluarkan sejumlah besar uang di depan, dengan janji palsu kelulusan kerja, kan ini konyol. Komisi A menegaskan, kasus ini tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan di bawah meja hanya karena teradu menjaminkan selembar sertifikat tanah dan rumah," tambahnya.
Politisi asal Partai Gerindra itu menyoroti langkah Tari yang mengakui menerima uang tersebut, dan menyerahkan sertifikat rumahnya sebagai jaminan pengembalian kerugian korban setelah uangnya habis terpakai.
Menurutnya, dalam konstruksi hukum tindak pidana korupsi maupun penipuan jabatan, pengembalian kerugian materiil sama sekali tidak menghapus perbuatan melawan hukum yang telah terjadi secara nyata.
"Sanksinya harus maksimal, pecat secara tidak dengan hormat sebagai ASN dan serahkan berkas pemeriksaannya ke kejaksaan atau kepolisian! Jangan sampai ada preseden buruk bahwa oknum birokrasi yang memeras rakyat bisa melenggang bebas hanya dengan menitipkan sertifikat rumah," tegasnya.
Komisi A DPRD Surabaya mendukung Walkot Eri yang memerintahkan inspektorat melacak aliran dana hasil pungutan liar tersebut hingga tuntas. Yona menduga kuat modus percaloan tenaga kontrak jarang berdiri sendiri sebagai aksi tunggal tanpa adanya koordinasi atau perlindungan dari jaringan struktural.
Pihaknya pun mendesak tim pemeriksa internal bergerak cepat mengaudit seluruh rantai komando rekrutmen pegawai guna membuktikan apakah uang pungli Rp 80 juta tersebut dinikmati sendiri oleh Tari atau mengalir sebagai setoran ke pejabat atasan.
"Buka mutasi rekeningnya, telusuri alirannya. Jika terbukti ada pejabat eselon atau pimpinan di dinas terkait yang ikut mencicipi uang haram ini atau membiarkan sistem rekrutmen diobok-obok calo, seret dan copot semuanya tanpa pandang bulu," ucapnya.
Yona memastikan, DPRD Surabaya segera memanggil Kepala Dishub Surabaya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Inspektorat Kota Surabaya dalam forum Rapat Dengar Pendapat (Hearing).
"Kami akan agendakan pemanggilan resmi. Kami ingin memastikan proses audit berjalan objektif tanpa intervensi, serta meminta pemkot memaparkan evaluasi total sistem rekrutmen tenaga kontrak non-ASN. Jangan sampai ada kuota siluman di OPD mana pun. Mekanisme penerimaan pegawai wajib diselenggarakan terbuka, transparan, dan memprioritaskan warga kategori desil satu sampai tiga sebagaimana komitmen awal pemerintah kota," pungkasnya.























































