Wali Kota (Walkot) Surabaya Eri Cahyadi menerima aduan dari siswi SMPN 21 Surabaya. Siswi tersebut mengaku tidak nyaman usai gurunya memeriksa menstruasi dengan cara mengangkat rok dan menurunkan celana dalam.
"Ini ada laporan dari siswi SMPN 21 Surabaya. Waktu dia menstruasi, dicek oleh gurunya, benar menstruasi atau tidak. Anaknya merasa nggak nyaman," kata Eri, Rabu (18/11/2026).
Laporan pesan yang diterima Eri, siswi tersebut menuliskan kronologi kejadian. Pada akhir Oktober 2026 lalu, di sekolahnya ada absensi siswi yang datang bulan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di sekolah saya itu awalnya cuma meraba rok saja apakah anak itu memakai pembalut atau tidak untuk memastikan anak itu benar-benar haid atau tidak, tiba-tiba pak waktu hari Jumat pada tanggal 30 Oktober 2026 terdapat peraturan baru dari salah satu guru kami yaitu bagi yang haid celana dalamnya akan dilihat untuk memastikan anak itu memakai pembalut dan keluar darah atau tidak, awalnya kami para murid membantah bahwa itu termasuk dari bagian privasi kami tetapi guru itu kekeh dengan pendiriannya dan guru tersebut juga berkata kalau celana dalamnya hanya diturunkan lalu rok nya hanya diangkat sedikit,tetapi kami tetap merasa bahwa itu melanggar privasi kami karna kan itu celana dalam pak," tulis aduan siswi tersebut.
Eri lantas meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya mengecek langsung ke sekolah. Kepala Dispendik Febrina Kusumawati pun mengonfirmasi ke Kepsek SMPN 21 Diaztiarni.
Berdasarkan penjelasan Kepsek, pemeriksaan haid adalah bagian prosedur pengecekan siswi yang tidak mengikuti salat Zuhur. Dispendik juga meminta klarifikasi guru tersebut hingga petugas UKS.
Hasilnya, kebijakan itu diberlakukan karena banyak siswi yang tidak mengikuti salat. Guru tersebut berdalih bahwa pemeriksaan dilakukan dengan sedikit menurunkan celana dalam, di ruangan tertutup oleh guru perempuan, dan hanya saat sidak.
Febri menegaskan pengecekan menstruasi tersebut awalnya dimaksudkan untuk melatih kejujuran siswa. Namun, ia mengakui cara yang dilakukan guru tersebut sudah berlebihan.
"Dalam aduan ini memang ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama mungkin siswa merasa risih. Di sisi lainnya, guru ataupun sekolah berharap bahwa siswa saat haid ataupun tidak haid, itu jujur," kata Febri.
Supaya tidak terjadi lagi, Dispendik Surabaya bakal menerbitkan surat edaran untuk mengatur mekanisme sekolah dalam menyikapi siswi yang menstruasi sekaligus menjaga kedisiplinan dalam beribadah.
Menurut Febri, cara mendisiplinkan siswa harus dibarengi dengan menghormati privasi siswa. Pihaknya juga meminta dukungan wali murid untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai menstruasi.
"Kami akan keluarkan edaran, ketika ada masalah seperti ini, caranya seperti apa biar nyaman untuk semuanya. Menstruasi itu siklus alami. Pasti anak kalau sudah masuk di usia tertentu, ketika sudah terbentuk hormonal di dalam tubuhnya, anak putri akan mengalami menstruasi, sehingga semua pihak harus bijak dalam menyikapi hal ini," pungkasnya.
Terpisah, SMPN 21 Surabaya buka suara terkait polemik pemeriksaan haid siswi. Humas SMPN 21 Surabaya Roro Murni menjelaskan, pemeriksaan haid adalah prosedur pengecekan siswi yang tidak mengikuti salat zuhur. Pengecekan ini dilakukan karena ada kecurigaan terhadap siswa yang mengalami menstruasi lama.
Roro menyadari siklus menstruasi setiap wanita berbeda-beda, mulai dari empat hari, tujuh hari, bahkan lebih. Namun, pihak sekolah menemukan sejumlah siswa yang melaporkan menstruasi panjang berulang kali.
"Tujuan kami semuanya untuk kebaikan, mengajak anak supaya berkata jujur," kata Roro saat ditemui wartawan di sekolah.
Ia memastikan, guru yang memeriksa menstruasi tidak menyentuh fisik. Guru hanya melihat sekilas untuk memastikan siswi benar-benar sedang menstruasi. Meski begitu, pihak sekolah mengakui pengecekan siswi menstruasi dengan menurunkan celana dalam itu tidak benar. "Itu tetap caranya salah," ucapnya.
Setelah adanya kasus tersebut, sekolah sudah melakukan koordinasi secara internal. Pemeriksaan menstruasi terhadap siswi juga tidak lagi dilakukan. Namun, apabila siswi menstruasi lebih dari dua pekan, maka pihak sekolah akan melakukan pemanggilan terhadap wali murid.
"Kalau memang sudah melebihi, misalnya 15 hari, kami panggil orang tua, kami sarankan untuk ke puskesmas atau dokter lain. Kemungkinan si adiknya atau anak ini sakit. Itu saja, kami enggak berani lagi, hal-hal yang menurut kami untuk kebaikan tapi disalahartikan," tandasnya.























































