Polda Kalbar mengungkap 25 kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) dalam operasi penegakan hukum yang digelar sejak 19 Oktober 2026. Sebanyak 41 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengungkapan tersebut.
Operasi yang berlangsung selama kurang lebih dua pekan itu dilakukan oleh Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Kalbar bersama Polres jajaran. Dirreskrimsus Polda Kalbar Kombes Burhanudin mengatakan dari 25 perkara yang diungkap, tujuh kasus ditangani Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalbar. Sementara 18 kasus lainnya diungkap Polres jajaran.
"Selama kurang lebih dua minggu, sejak 19 Oktober sampai dengan hari ini, kami melaksanakan penegakan hukum secara intensif terhadap kegiatan penambangan tanpa izin, khususnya penambangan mineral berupa emas," kata Burhanudin, Selasa (10/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebaran pengungkapan kasus di wilayah Polres meliputi Mempawah dua kasus, Sambas satu kasus, Sanggau dua kasus, Sintang dua kasus, Kapuas Hulu dua kasus, Ketapang dua kasus, Landak tiga kasus, Bengkayang satu kasus, Sekadau dua kasus, dan Melawi satu kasus.
"Dari 25 kasus tersebut, tersangkanya ada sekitar 41 orang," ungkapnya.
Burhanudin menjelaskan penyidik menemukan dua pola operasional dalam aktivitas penambangan emas ilegal tersebut. Modus pertama dilakukan secara tradisional menggunakan peralatan sederhana dan mengandalkan tenaga manusia. Sedangkan pola kedua memanfaatkan mesin, termasuk alat berat jenis ekskavator.
Dalam operasi tersebut, polisi menyita uang tunai sebesar Rp 424.299.000 dan emas batangan seberat 435,9 gram. Petugas juga mengamankan satu ekskavator, air raksa, dua mesin genset, mesin diesel, mesin blower, mesin dompeng, lima timbangan elektronik, serta tiga telepon genggam.
"Penindakan dilakukan untuk menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan negara," jelasnya.
Selain penegakan hukum, Polda Kalbar juga melakukan langkah pencegahan dengan mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penambangan tanpa izin.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Berdasarkan ketentuan, Pasal 158 memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta. Sementara Pasal 161 juga memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun serta denda kategori IV sebesar Rp 200 juta.
Burhanudin mengatakan pengungkapan 25 perkara dengan 41 tersangka menunjukkan penindakan terhadap aktivitas PETI masih menjadi perhatian aparat di Kalbar. Penggunaan alat berat dan berbagai mesin dalam sejumlah aktivitas tambang yang diungkap juga menjadi salah satu hal yang disorot dalam operasi tersebut.





























































