Batalnya rencana pinjaman Rp3,4 triliun Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyisakan persoalan pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur. Di tengah pekerjaan yang sudah berjalan dan terikat kontrak, risiko tunda bayar kini membayangi keuangan daerah pada penghujung 2026.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menilai, tunda bayar berpotensi terjadi apabila ketersediaan anggaran tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan kontraktor. Terlebih, sebagian besar pinjaman yang semula direncanakan diperuntukkan bagi proyek yang sudah berkontrak, tetapi belum memiliki sumber pembiayaan.
"Ya kalau misalnya ketidaktersediaan anggaran, pasti jatuhnya di tunda bayar," ujar Ono, Kamis (5/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ono, Pemerintah Daerah tidak bisa merencanakan tunda bayar sejak awal. Kondisi tersebut bisa muncul apabila realisasi pendapatan tidak sesuai dengan target, sementara kewajiban belanja terus berjalan.
Karena itu, DPRD Jabar akan mencermati kemampuan Pemprov Jabar dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Ono menilai, penerimaan pajak kendaraan menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kewajiban belanja, termasuk membayar proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan.
"Makanya nanti kita pun lihat, nanti pun kita lihat misalnya pendapatan asli daerah misalnya, dari pajak kendaraan bermotor. Apakah terpenuhi 100 persen atau bahkan lebih atau misalnya berkurang seperti tahun yang lalu," tuturnya.
Jika penerimaan PKB kembali tidak mencapai target, ruang fiskal Pemprov Jabar dikhawatirkan semakin terbatas. Kondisi itu berpotensi memperbesar risiko tertundanya pembayaran pekerjaan yang sudah berjalan.
Selain menggenjot PAD, Ono berharap Pemerintah Pusat segera mencairkan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, tambahan anggaran tersebut dapat memperkuat kemampuan keuangan Jawa Barat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran.
"Kita berharap tambahan dana transfer daerah, mudah-mudahan dibayarkan oleh pemerintah pusat. Nah ini tentunya juga kan menjadi hal yang positif untuk bisa menambah pendapatan Jawa Barat," harapnya.
Ono sebelumnya mengungkapkan, rencana pinjaman Rp3,4 triliun mayoritas dialokasikan untuk proyek yang sudah berkontrak dan berjalan. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,56 triliun merupakan pembiayaan pekerjaan yang telah berkontrak, tetapi belum mendapatkan pembiayaan.
Sementara itu, sekitar Rp835 miliar dialokasikan untuk pekerjaan yang belum berkontrak.
"Yang tadi yang saya sebutkan, yang belum berkontrak, itu Rp835 miliar. Jadi totalnya Rp3,4 triliun," kata Ono.
Rencana pinjaman tersebut dibagi ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di antaranya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) sebesar Rp300 miliar, Dinas Pendidikan Rp60 miliar, Dinas Kesehatan Rp3 miliar, Dinas Perhubungan Rp400 miliar, Dinas Sumber Daya Air Rp7,7 miliar, Dinas Perumahan dan Permukiman Rp23 miliar, Dinas Sosial Rp1,1 miliar, Dispora Rp1,4 miliar, DKPP Rp15 miliar, serta ESDM Rp14 miliar.
Ono menyebut, pembiayaan tersebut direncanakan untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Sektor yang disasar meliputi pembangunan jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan, hingga pengembangan rumah sakit.
Untuk sektor pendidikan, anggaran direncanakan membiayai pembangunan Unit Sekolah Baru, Ruang Kelas Baru, serta rehabilitasi ruang kelas. Sementara di sektor kesehatan, pembiayaan diarahkan untuk pengembangan sejumlah rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Welas Asih, Jampang Kulon, dan Pameungpeuk.
"Jadi intinya dipastikan bahwa seluruhnya itu memang untuk infrastruktur, baik pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur jalan dan jembatan. Dan bukan hanya kewenangan provinsi, tapi kewenangan kabupaten/kota juga nanti kita bisa bantu. Karena kabupaten/kota jua kan terjadi juga kan penurunan pendapatan yang pada akhirnya mereka juga defisit," tutur Ono.
Dedi Mulyadi Tak Menampik Risiko Tunda Bayar
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak menampik kemungkinan terjadinya tunda bayar setelah rencana pinjaman Rp3,4 triliun batal direalisasikan.
Dedi mengatakan, Pemprov Jabar akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Proyek infrastruktur yang sedang berjalan dipastikan tetap dilanjutkan, sedangkan belanja yang dinilai belum mendesak akan dijadwalkan ulang ke 2027.
Dia menegaskan, sejak awal pinjaman bukan satu-satunya opsi pembiayaan yang dipertimbangkan Pemerintah Provinsi. Karena itu, tidak adanya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak serta-merta menghentikan agenda pembangunan.
"Sebenarnya kan bukan hanya persoalan SMI tidak setuju, kita juga kan tidak begitu berfokus gitu kan. Maksud saya, kan berulang-ulang, belum tentu pinjam. Kan saya menyampaikan belum tentu pinjam kok, gitu loh. Dan sekarang ya kita tidak pinjam," ujar Dedi.
Dedi memastikan, belanja yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas. Pemerintah akan menyesuaikan pos anggaran lain untuk menjaga pelaksanaan program pembangunan.
"Karena tidak pinjam, maka kita mengoptimalkan anggaran yang ada tanpa mengurangi belanja. Belanja yang langsung untuk kebutuhan rakyat, hari ini kita laksanakan 100 persen," ucapnya.
Dia juga membantah penyesuaian anggaran akan menghambat pengerjaan infrastruktur. Menurutnya, proyek yang sedang berjalan tetap dilaksanakan, sementara belanja yang belum mendesak digeser ke tahun depan.
"Enggak, infrastruktur enggak digeser. Tetap dilaksanakan sekarang. Belanja-belanja lain yang menurut kami itu tidak urgen, itu digeser tahun depan," tegasnya.
Meski demikian, Dedi mengakui tunda bayar bisa menjadi konsekuensi dari keputusan tidak mengambil pinjaman. Dia menilai, menunda pembayaran hingga tahun anggaran berikutnya lebih baik dibandingkan menambah beban bunga pinjaman.
"Ya mungkin terjadi tunda bayar, kan enggak ada masalah. Tunda bayar itu cermin bahwa pemerintah serius membelanjakan uangnya untuk kepentingan pembangunan," kata Dedi.
Dedi berharap Pemerintah Pusat segera menyalurkan dana tersebut agar kapasitas anggaran Pemprov Jabar kembali meningkat. Dia juga berharap dukungan anggaran pada 2027 lebih besar sehingga Pemerintah Daerah memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa untuk menjalankan program pembangunan.
"Ya mudah-mudahan tahun depan ya, segera sehingga kita anggaran kita bisa naik lagi," katanya.
Simak Video "Menemukan Uniknya Spot Gembok Cinta, Bandung"
[Gambas:Video 20detik](bba/mso)























































