Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat meminta wilayah usaha pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ditinjau kembali dan dikeluarkan dari kawasan yang berpotensi mengganggu ekosistem konservasi. Dia menilai langkah itu penting untuk melindungi habitat badak jawa.
Pernyataan tersebut disampaikan Jumhur saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Pohon Sedunia, 19 November 2026, di Angke Kapuk, Jakarta Barat. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menilai penetapan wilayah usaha pertambangan di sekitar perairan TNUK perlu dievaluasi secara serius dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, perlindungan keanekaragaman hayati, serta keberlanjutan ekosistem.
Melalui siaran pers yang diterima detikTravel, Kamis (19/11/2026), Jumhur menilai perlindungan Ujung Kulon tidak bisa hanya berfokus pada kawasan daratan, tetapi juga harus memperhatikan keterhubungan ekosistem pesisir dan perairan di sekitarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jumhur menyebut ada lima alasan penting mengapa TNUK harus dikeluarkan di antaranya TN Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir badak jawa (Rhinoceros sondaicus).
Dia mengatakan badak jawa berstatus Kritis (Critically Endangered) dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan pada satu kawasan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa badak jawa memiliki karakter perilaku dan kebutuhan habitat yang spesifik, sehingga perlindungannya harus memperhatikan keutuhan habitat serta keterhubungan ekosistem daratan, pesisir, dan perairan di sekitarnya.
Kemudian alasan kedua Jumhur adalah bahwa aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan peningkatan aktivitas manusia.
Meskipun belum terdapat kegiatan pertambangan maupun bukti pengukuran dampak langsung terhadap badak jawa di lokasi WUP yang dimaksud, potensi risiko tersebut perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan, mengingat tingginya nilai konservasi kawasan dan terbatasnya populasi spesies ini.
Jumhur juga mengatakan telah bersurat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan evaluasi dan peninjauan kembali Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 serta mengeluarkan bagian WUP di perairan sekitar TN Ujung Kulon yang berdasarkan verifikasi keilmuan terbukti tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup atau berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima terhadap fungsi kawasan konservasi.
Namun begitu untuk lebih tegasnya bila diperlukan, bisa dilakukan verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian/lembaga terkait, serta agar tindak lanjut pemanfaatan pada lokasi yang dipersoalkan ditahan sampai hasil evaluasi memperoleh kejelasan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Jumhur juga bilang bahwa KLH siap memberikan dukungan data, kajian, dan pertimbangan teknis untuk memastikan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup.
Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia.
"Mengapa wilayah perairan TNUK perlu dikeluarkan? Langkah itu agar tidak perlu ada kegiatan lanjutan seperti survei dan sebagainya yang mengganggu ketenangan Badak Becula Satu itu," kata Jumhur.
Dia juga menanggapi kecurigaan rencana penambangan emas dan dikaitkan dengan Hashim Djojohadikusumo.
"Hal itu tidak benar," kata dia.
Menurut Jumhur adik kandung Presiden itu justru dikenal pencinta dan pelindung satwa liar bahkan dengan menggunakan dana pribadinya.
Termasuk bila PT. ANTAM mendapat ijin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya., dan keberlanjutan fungsi ekosistem.



























































