Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengeluarkan sebanyak 1.637 sekolah dari daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional. Kepala BGN Sudaryono menyebut alasan mengeluarkan sekolah tersebut karena mempunyai kemampuan ekonomi memadai serta biaya pendidikan tinggi alias sekolah elite.
"Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG. Alasannya, ya dia sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu," ujar Sudaryono dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Sudaryono menjelaskan, evaluasi juga dilakukan terhadap sekolah yang sebenarnya tidak membutuhkan program tersebut. Namun, sekolah tersebut sebelumnya menerima MBG karena adanya kebutuhan operasional dapur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada tahap awal pelaksanaan program, salah satu persyaratan bagi dapur untuk dapat beroperasi adalah memiliki penerima manfaat. Kondisi tersebut dalam sejumlah kasus membuat pengelola dapur berupaya menjangkau sekolah-sekolah yang sebenarnya tidak termasuk kelompok prioritas.
"Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat. Sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka. Tapi sekarang kita tertibkan semua," jelasnya.
Sudaryono menegaskan, penataan penerima manfaat dilakukan untuk memastikan anggaran negara digunakan sesuai tujuan program. Sekolah yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik tidak seharusnya menjadi prioritas ketika masih terdapat kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan.
Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat sekolah yang secara sukarela menyatakan tidak membutuhkan MBG. Dalam sejumlah kasus lainnya, BGN berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah untuk melakukan evaluasi terhadap kelanjutan pemberian program.
Selain menertibkan daftar penerima manfaat, BGN juga melakukan evaluasi terhadap dapur yang diduga memaksakan penyaluran MBG kepada sekolah tertentu.
Sudaryono menyebutkan, sebagian dapur yang dinilai melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan program telah mendapatkan tindakan, termasuk penutupan.
"Beberapa yang nakal-nakal kayak begitu sudah sebagian, kayaknya sudah beberapa saya tutup," tambahnya.
(acd/acd)




















































