Wacana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo memicu berbagai respons masyarakat. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI belakangan menyebut rencana pemindahan badak Jawa tidak akan dilakukan sebelum kajian ilmiah secara lengkap dilakukan. Kajian yang dimaksud meliputi kesiapan habitat mulai dari ketersediaan pakan, air, ruang jelajah, hingga aspek keamanan.
"Keselamatan setiap individu badak Jawa menjadi prioritas. Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli," jelas Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Muhamad Hidayat, dikutip dari unggahan Bakom RI pada Kamis (19/11/2026).
Bakom RI menyebut kajian juga harus memperhitungkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar dan persaingan sumber daya dengan satwa lain, khususnya banteng. Sementara riset berlangsung, pemerintah menyebut akan tetap memprioritaskan perlindungan dan patroli di Ujung Kulon yang merupakan habitat utama badak Jawa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alasan Pemerintah Cari Habitat Kedua untuk Badak Jawa
Pemerintah mengatakan saat ini kurang dari 100 ekor badak Jawa hidup terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Ancaman bencana dan keterbatasan keragaman genetik dinilai menjadi faktor upaya pencarian habitat kedua untuk perlindungan jangka panjang badak Jawa.
"Kondisi ini membuat seluruh populasinya rentan jika terjadi bencana di kawasan tersebut. Ancaman yang perlu diantisipasi antara lain tsunami di Selat Sunda dan erupsi Gunung Anak Krakatau," kata Bakom RI.
"Selain ancaman bencana, perkawinan sedarah (inbreeding) yang dilaporkan mencapai 58,5% juga menjadi tantangan karena dapat mengurangi keragaman genetik dan memengaruhi kelangsungan populasi," lanjutnya.
Bakom RI mengatakan keputusan kemungkinan pemindahan badak Jawa sepenuhnya mernjadi kewenangan Kementerian Kehutanan dengan pertimbangan rekomendasi dari para ahli.
"Komitmen untuk mengutamakan kajian ilmiah dan keselamatan satwa kembali ditegaskan oleh Utusan Khusus Presiden dalam forum COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026," sebut Bakom RI.
Sebelumnya, sejumlah pakar juga telah memaparkan pandangannya terkait pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo. Dosen Program Studi Kehutanan UB, Ir Mokhamad Asyief Khasan Budiman, SHut, MSi, PhD menyebut relokasi memungkinkan untuk dilakukan, tetapi setidaknya ada 6 hal yang perlu dikaji plus peninjauan kerangka hukum.
Menurut Asyief, ini kajian yang perlu dilakukan:
- Biogeografi historis
- Kesesuaian habitat
- Populasi dan genetika
- Interaksi ekologis
- Kesehatan satwa
- Aspek sosial dan keamanan kawasan.
Asyief menegaskan kajian secara komprehensif diperlukan untuk memastikan satwa dan kawasan tujuan punya kondisi yang sesuai untuk keberlangsungan populasi.






























































