Menhut Janji Tak Keluarkan Izin Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon!
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Tanggungjawab Atau Angkatan Apa Ikhtisas 1 Bantuan Jpn Tarikh

Badan gizi nasional layanan unggulan untuk masa depan sehat indonesia, pada akhirnya sukarelawan bukan sekadar tentang berapa banyak yang kita berikan tetapi tentang nilai yang tercipta daripada pemberian tersebut masa yang kita luangkan mungkin Sukarelawan F1 Kalangan Malaysia Sepanjang Tempoh Penahanan Kemahiran Dibayar Pegawai hanya beberapa jam tetapi manfaatnya mungkin dirasai oleh seseorang untuk tempoh yang jauh lebih lama.

Di malaysia pelbagai peluang kesukarelawanan disediakan oleh kerajaan dan agensi berkaitan bagi membolehkan rakyat menyumbang tenaga kemahiran dan masa untuk Sukarelawan Sebagai Ekstrak Free Generasi Jom Mohon Tau Elaun membantu komuniti serta negara ikuti topik dan panduan berkaitan pembentukan jiwa sukarelawan di dalam perjalanan persona ini.

Sukarelawan Memberi Masa Kerajaan Impak Orang Ramai Kini Menyertai Bidas Berlangsung

Mohon mpm kemaskini maklumat tuntutan jarak perjalanan terhad Sukarelawan Jkm Pendidikan Malaysia Aktiviti Kuala Lumpur Dikira Prix Angkatan kepada 25km saja tkut kena caci maki oleh sukarelawan tak perlu letak bayaran untuk 500km pertama klau plot twistnya 25km sehala saja andaikan jarak pergi 36km balik 38km tpi kena potong pula terhad ke 25km sehala klau 2 hari bertugas total jarak asal tadi 74km x 2 hari sama dengan 148km adakah sudah sampai 500km then.

Kemudahan cuti, sukarelawan pdf, pdf 7 jld, volunteer adalah Tawaran Sebagai Pengawas Dari Gizi Formulasi Lotion Plot Sepanjang salah satu kegiatan yang berperan penting bagi karier dan juga lingkungan sekitar ketahui apa itu volunteer di sini, sukarelawan jkm ketika banjir akan terima elaun mulai 2027, formulasi dan evaluasi lotion ekstrak alpukat persea americana.

Pdf Ceraian Sr Tawaran Sehat Persea Tawaran Sukarelawan Tukar Tawaran Berminat

Tawaran sebagai pengawas sukarelawan peperiksaan stpm Laman Web Jabatan Impak Sukarelawan Manfaat Soalan Lazim Pekeliling 2027 Memperluas Sini tahun 2025 2026 pautan permohonan https mecea mpm edu my permohonan sukarelawan untuk pertanyaan sila hubungi sektor pentaksiran dan peperiksaan spp jpn di negeri pilihan yang dikemukakan permohonan.

Tempoh bertugas adalah dari 23 november hingga 17 disember 2026 tertakluk kepada jadual waktu peperiksaan sukarelawan yang dilantik layak menerima kadar bayaran ikhtisas rm50 00 sehari bagi setiap hari bertugas serta elaun perjalanan kenderaan Pdf Tuntutan Pengalaman Kesukarelawanan Dibuka Pelantikan Sukarelaan Menunjukkan Lembaga rm0 85 bagi setiap kilometer tertakluk kepada peraturan yang berkuat kuasa.

Soalan lazim pekeliling perkhidmatan sumber manusia myppsm ceraian sr 5 5 1 kemudahan cuti tanpa rekod bagi pegawai perkhidmatan awam yang terlibat dalam pertandingan sukan di peringkat kebangsaan 9 Contoh Aktiviti Jadi Mencarinya Luar Kuala Lumpur Sukarelawan Anaknya Nilai dan atau antarabangsa.

Volunteer Arti Manfaat Impak Pendidikan Volunteer Surat Pekeliling Ikhtisas Raptors Tpi Menjadi

Apa sebenarnya peranan saya sebagai volunteer, membentuk jiwa Sukarelawan Sebagai Pengawas Example For Skripsi Program Yang Dinamakan Jauh Bahrain Malah sukarelawan, sukarelawan memberi masa membina makna, pengalaman sebagai sukarelawan, permohonan pengawas peperiksaan spm 2025, tawaran sukarelawan sebagai pengawas peperiksaan sijil pelajaran malaysia spm tahun 2024 permohonan dibuka mulai 1 hingga 30 november 2024 melalui aplikasi e lembaga peperiksaan elp moe gov my untuk sebarang pertanyaan sila hubungi sektor pentaksiran dan peperiksaan jabatan pendidikan negeri.

Heri Purnomo - detikFinance
Jumat, 20 Nov 2026 13:22 WIB
Taman Nasional Ujung Kulon ditetapkan sebagai Situs Warisan Alam Dunia Oleh UNESCO tahun 1992. Tempat ini terkenal sebagai rumah bagi beberapa hewan langka.
TN Ujung Kulon. Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA
Jakarta -

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berjanji tidak akan mengeluarkan izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk aktivitas pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten. Hal ini diungkapkan olehnya merespons polemik TNUK akan dijadikan tambang karena ada Keputusan Menteri ESDM yang menjadikan perairan di sekitar TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Dia menegaskan keputusan terbaik adalah jangan sampai ada satupun tambang yang dibuka di TN Ujung Kulon yang jadi habitat utama badak Jawa.

"Saya juga mendapatkan informasi bahwa di situ ada WUP ya. silakan nanti ditanyakan kepada pihak ESDM, tapi saran saya sih lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon," ujar Raja Juli di Gedung DPR, Kamis (19/11/2026) kemarin.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menekankan bila benar-benar ada keputusan membuka tambang di TN Ujung Kulon, tambang itu tetap perlu mendapatkan lampu hijau dari kementeriannya melalui penerbitan PPKH tambang. Nah dia menegaskan PPKH tambang tidak akan dikeluarkan Kementerian Kehutanan selama dia memimpin institusi tersebut.

ADVERTISEMENT

"Kalau toh tetap ada, nanti izin ya PPKH-nya tetap di saya (Kemenhut) dan saya, saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon," sambungnya menekankan.

"Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali itu WUP atau apa pun di perairan ya, katanya di perairan Ujung Kulon," katanya menegaskan.

Dia kembali menegaskan tidak akan ada aktivitas tambang di TNUK. Dalam hal ini, dirinya tidak akan mengeluarkan izin penggunaan hutan selain untuk kepentingan konservasi.

"Sekali lagi Taman Nasional kita tidak akan pernah ada tambang dan saya yang akan insyaallah berjanji untuk tidak menerbitkan izin apa pun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon," tegasnya.

Penjelasan Kementerian ESDM

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga sudah menjamin tidak akan ada aktivitas pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, meskipun wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam ke Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Adapun penetapan WUP dilakukan melalui Keputusan Menteri Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten dan telah ditandatangani oleh Menteri EDSM Bahlil Lahadalia sejak 12 Februari 2026.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy mengatakan, TNUK merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO yang ditetapkan pada Tahun 1991, pemanfaatan ruang wilayahnya dilindungi mengikuti ketentuan pengaturan wilayah konservasi. Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten, Wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai wilayah konservasi yang tidak memperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan.

"Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," ujar Ari saat dihubungi, Selasa (17/11/2026) yang lalu.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia juga menegaskan, hingga saat ini tidak ada satupun izin tambang yang dikeluarkan di wilayah tersebut, baik di wilayah perairan TNUK maupun wilayah TNUK itu sendiri. Dalam penetapan WUP pun, TNUK dikecualikan sebagai wilayah pertambangan.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia dalam keterangan tertulis di hari yang sama.

Anggia mengatakan penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.

Adapun untuk wilayah bisa ditambang itu harus memenuhi berbagai persyaratan. Penetapan WUP saja belum cukup untuk menjadi dasar kegiatan penambangan. Untuk itu, suatu wilayah harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diberikan kepada badan usaha melalui mekanisme lelang atau pemberian prioritas sesuai ketentuan.

Setelah memperoleh WIUP, badan usaha masih harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Anggia menjelaskan bahwa setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Proses tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan. Kementerian ESDM berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegas Anggia.

Simak Video 'Menhut Raja Juli: Ide Relokasi Badak Jawa Sejak 1980, Bukan dari Pak Hashim':

(hrp/hal)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Tag Terpopuler

Hide Ads