Bangunan bersejarah Tugu Kunstkring Paleis di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2026) dini hari. Kebakaran diduga akibat kelalaian.
Pemerhati sejarah sekaligus pendiri Komunitas Historia Indonesia, Asep Kambali, menilai peristiwa itu tidak bisa dianggap musibah semata.
"Kebakaran ini adalah bukti kelalaian," kata Asep melalui wawancara dengan detikTravel pada Sabtu (21/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Asep, Indonesia sudah berulang kali kehilangan bangunan cagar budaya akibat kebakaran tanpa pernah ada kejelasan. Ia mencontohkan Gedung Museum Bahari yang terbakar pada 2018 dan Museum Nasional pada 2023.
"Sampai sekarang tidak pernah ada audit investigasi yang jelas. Tidak ada kejelasan siapa pelakunya, apa penyebabnya. Semua beralih menjadi musibah, musibah, musibah," ujarnya.
Asep menyebut pola tersebut mencerminkan kegagalan sistemik dalam manajemen risiko kebencanaan, terutama pada bangunan cagar budaya.
Sebagai warga Indonesia, ia mengapresiasi gerak cepat petugas pemadam kebakaran (damkar) yang bertugas. Sebanyak 21 unit mobil dan 105 personel dikerahkan ke lokasi, dan sejauh ini tidak ada laporan korban jiwa.
"Itu patut diapresiasi. Tapi apresiasi terhadap tanggap darurat ini jangan berhenti pada evaluasi, harus ada investigasi," ujar dia.
Ia meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta jajarannya, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi maupun nasional, dan Dinas Kebudayaan melakukan audit menyeluruh. Ia juga meminta kontrak kerja sama antara pengelola swasta dan Pemprov DKI dievaluasi.
Asep menyoroti alat pemadam api ringan (APAR) di lokasi yang menurutnya tidak mampu menjinakkan api.
"Ini bukan hanya soal APAR, tapi indikator serius tentang sistem proteksi kebakaran," katanya.
Asep kembali mengingatkan bahwa Kunstkring adalah bangunan cagar budaya yang dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kawasan Menteng juga berstatus kawasan cagar budaya.
Menurutnya, jika penyelidikan Puslabfor Polri menemukan kelalaian berat, misalnya instalasi listrik atau gas yang tidak layak maupun pelanggaran standar K3, aparat wajib menindaklanjutinya secara pidana.
"Kelalaian juga tidak boleh menjadi tameng impunitas," ujarnya.
Ia juga mendorong sanksi administratif, mulai dari pemutusan perjanjian kerja sama, pencabutan izin operasional, hingga kewajiban pengelola menanggung biaya pemugaran secara penuh.
"Kebakaran adalah kelalaian, karena manusia penyebabnya. Kabel yang tidak kuat menahan beban, itu kelalaian. Harusnya beli kabel yang bisa menahan beban," kata Asep.
Ia berharap investigasi dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
"Sehingga publik juga tahu, dan semoga kejadian ini tidak berulang di gedung-gedung cagar budaya lain," kata dia.
(bnl/fem)


























































