Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi saat ini sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kepemilikan sertifikat tersebut ditegaskan menjadi syarat mutlak dalam operasional dapur makan bergizi gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan pihaknya tidak akan mentoleransi SPPG yang beroperasi tanpa sertifikat SLHS. Ia menyebut BGN telah melakukan penyisiran menyeluruh terhadap seluruh dapur yang aktif di lapangan.
"Harus ada SLHS itu syarat mutlak. Tidak ada, sudah tidak ada lagi (SPPG yang tidak punya SLHS). Sudah kita sisir semua, semua SPPG pasti punya SLHS yang sudah operasional," ujar Trenggono saat ditemui di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (22/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trenggono memastikan pihaknya tidak akan mengoperasionalkan SPPG yang tidak memenuhi standar persyaratan yang ditetapkan, termasuk SLHS. "Yang lalu memang ada sekitar 1.600-an yang tidak dioperasionalkan karena tidak memenuhi syarat," imbuh ia.
Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki SLHS sebagai syarat untuk beroperasi. Sudaryono mengatakan, keamanan pangan harus menjadi perhatian utama sebelum berbicara lebih jauh mengenai pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.
BGN tidak ingin ada lagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi makanan dari program MBG.
"Fokus paling utama sebelum kita bicara gizi adalah kita bicara terkait keamanan pangan. Tidak boleh lagi ada orang sakit perut karena makan MBG," ujar Sudaryono dalam keterangannya.
Menurutnya, berdasarkan evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan yang terjadi, salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), terutama dalam pemilihan, penanganan, dan penyimpanan bahan baku.
Ia mencontohkan, penggunaan bahan baku ayam dengan kondisi yang sudah tidak layak, serta kesalahan dalam penyimpanan bahan makanan yang seharusnya berada di freezer tetapi justru dibiarkan di ruang terbuka, dapat memengaruhi kualitas dan keamanan makanan.
Karena itu, BGN memperkuat pengawasan melalui penambahan tim pengawasan, pengawas chef, serta pelatihan bagi tenaga pengolah makanan di setiap dapur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengolahan makanan mengikuti standar yang telah ditetapkan.
Sudaryono menjelaskan, BGN juga memperketat pengawasan terhadap pemenuhan sertifikasi higiene dan sanitasi. SPPG yang belum memiliki SLHS tidak diperbolehkan beroperasi sampai memenuhi persyaratan tersebut.
"SLHS itu wajib hukumnya. Kalau tidak punya, tidak boleh beroperasi," tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa BGN pernah menemukan sejumlah dapur dengan kondisi lingkungan yang tidak memenuhi standar kelayakan, seperti dapur yang berada bersebelahan dengan kandang kambing maupun dapur yang di bagian atasnya terdapat sarang burung walet.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat ditoleransi karena berpotensi mengganggu kebersihan dan keamanan proses pengolahan makanan.
Selain memperketat sertifikasi, BGN juga meningkatkan fungsi pengawasan melalui tim asistensi yang turun langsung ke dapur-dapur untuk memastikan pelaksanaan SOP berjalan sebagaimana mestinya.
Sudaryono mengingatkan seluruh kepala SPPG dan tenaga pengelola dapur agar tidak mengabaikan standar keamanan pangan. Ia juga meminta para tenaga kerja di dapur berani melaporkan apabila menemukan kondisi tempat kerja yang tidak memenuhi persyaratan.
"Kalau kerja di dapur yang tidak layak, lapor saya. Masa dapurnya di atasnya ada sarang burung walet, kemudian didiamkan saja? Itu tidak masuk akal," ujarnya.
(acd/acd)


















































