.webp)
Ketidakselarasan dapat dirasakan ketika kebijakan bertemu dengan data, dokumen, dan batas wilayah yang berbeda antar lembaga. Perbedaan definisi dan basis data membuat implementasi di lapangan tidak berjalan dengan acuan yang seragam.
Persoalan utama tidak terletak pada satu aturan yang salah, melainkan pada koordinasi yang lemah antar kebijakan. Target yang tidak seirama, timeline yang berbeda, serta data yang belum terintegrasi memicu ketidakpastian usaha dan gejolak pasar.
Di sisi lain, perbedaan mandat antar kementerian membuat sinkronisasi semakin sulit dilakukan. Setiap institusi tetap berjalan dengan prioritasnya sendiri, mulai dari perlindungan hutan hingga pengembangan energi dan industri.
Akibatnya, kebijakan yang seharusnya saling mendukung justru berjalan paralel tanpa integrasi yang kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah utama sawit bukan pada komoditasnya, tetapi pada cara kebijakan itu dikelola secara bersamaan.
(anl/ega)
