.webp)
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengajak mahasiswa dan elemen masyarakat menjaga aksi unjuk rasa hari ini agar berlangsung tertib, aman, dan damai. Ia mengimbau agar massa aksi mengedepankan musyawarah dan dialog.
"Pemerintah mengimbau seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi pada aksi tanggal 28 Oktober 2026 agar melaksanakan kegiatan tersebut dengan tertib, aman, dan damai," ujar Syahganda dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/10/2026).
Syahganda menegaskan pemerintah menghormati hak setiap warga negara, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Karena itu, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat perlu dijaga bersama agar memberikan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Syahganda mengingatkan peserta aksi agar mengedepankan tanggung jawab, tidak mudah terprovokasi, serta menghindari tindakan anarkis yang dapat merugikan masyarakat. Ia memastikan pemerintah selalu terbuka menerima aspirasi masyarakat.
"Pemerintah akan terus terbuka terhadap masukan masyarakat dan interaksi ini merupakan ruang positif yang perlu dijaga bersama," katanya.
Syahganda menilai perbedaan pandangan dan kritik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Ia berharap aspirasi yang disampaikan secara damai dan bertanggung jawab dapat menjadi bagian dari komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah.
"Penyampaian aspirasi sebaiknya tetap mengedepankan cara-cara damai, musyawarah, dan dialog, bukan provokasi atau kekerasan," ujarnya.
Syahganda juga meminta seluruh pihak, termasuk aparat keamanan, mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis selama aksi berlangsung. Langkah tersebut penting untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Selain itu, pemerintah mengimbau masyarakat agar bijak menerima dan menyebarkan informasi, terutama di tengah situasi yang berpotensi memunculkan beragam informasi di ruang publik.
"Masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan hoaks atau informasi yang dapat memperkeruh suasana," katanya.
Syahganda memastikan pemerintah memahami berbagai perhatian yang disampaikan mahasiswa dalam aksi hari ini. Isu yang disoroti mencakup lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.
Syahganda mengatakan isu-isu tersebut telah menjadi bagian dari prioritas pemerintah dan ditindaklanjuti melalui berbagai kebijakan serta langkah konkret.
Terkait isu lingkungan, misalnya, pemerintah terus mengintensifkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga saat ini, pemerintah telah mengerahkan 72.303 personel gabungan di enam provinsi, didukung operasi darat, pemadaman udara, patroli, dan modifikasi cuaca.
Pemerintah juga berupaya melindungi masyarakat terdampak, memperkuat pencegahan, dan memastikan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas karhutla. Hingga 25 Oktober 2026, tercatat 287 laporan polisi terkait perorangan dengan 244 tersangka, serta 104 laporan polisi terkait korporasi dengan 14 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui langkah operasional di lapangan sekaligus penindakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab," imbuh Syahganda.
Kemudian, terkait isu ekonomi, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas perekonomian, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan pembangunan. Upaya tersebut antara lain tercermin dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,45 persen secara tahunan pada semester I 2026. Selain itu, realisasi investasi selama Januari-September 2026 yang mencapai Rp1.539,2 triliun telah menyerap 2,19 juta tenaga kerja langsung.
"Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan daya beli, kualitas lapangan kerja, dan pemerataan kesempatan agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat," tambahnya.
Di sektor pendidikan, pemerintah terus meningkatkan dukungan melalui penambahan anggaran dari Rp757,82 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi Rp824 triliun dalam APBN 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, merevitalisasi sekolah, mempercepat digitalisasi pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan guru.
Syahganda mencontohkan pada 2025-2026, lebih dari 55.451 sekolah telah direvitalisasi, dengan target lebih dari 71.000 sekolah hingga akhir 2026. Sementara itu, program digitalisasi pendidikan telah menjangkau 368.310 satuan pendidikan, dengan lebih dari 51 juta siswa sebagai penerima manfaat.
Kemudian, untuk mendukung digitalisasi pembelajaran, pemerintah telah menyalurkan 288.865 unit perangkat digital beserta perangkat pendukungnya, termasuk laptop dan perangkat penyimpanan data, pada 2025. Pada 2026, sebanyak 72.258 unit perangkat digital telah disalurkan dari target 742.536 unit. Selain itu, sebanyak 126.097 sekolah telah menerima pendampingan teknis dalam pemanfaatan perangkat tersebut.
"Pemerintah juga menyediakan akses listrik bagi 2.389 sekolah dan internet bagi 8.152 sekolah yang belum terhubung, agar pemanfaatan teknologi pembelajaran semakin merata," jelas Syahganda.
Terkait reformasi hukum, Syahganda menuturkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tanpa pandang bulu melalui penegakan hukum, pencegahan kebocoran anggaran, serta penyelamatan kekayaan negara.
Berdasarkan keterangan resmi pemerintah pada 6 Oktober 2026, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyelamatkan keuangan negara hingga Rp52 triliun secara kumulatif. Satgas tersebut juga telah menertibkan lebih dari 6,2 juta hektare (ha) kawasan hutan. Capaian ini merupakan bagian dari upaya melindungi kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Selain itu, pada 22 Oktober 2026, Satgas PKH menertibkan dan menutup aktivitas pertambangan emas ilegal PT Kristalin Eka Lestari di Nabire, Papua Tengah, yang mencakup area seluas 275,36 ha. Pemerintah juga mencabut izin usaha pertambangan perusahaan tersebut yang mencakup wilayah seluas 3.500 ha.
"Langkah ini merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal sekaligus upaya melindungi kawasan hutan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam sesuai ketentuan," kata Syahganda.
Terakhir, di bidang perlindungan HAM dan demokrasi, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghormati hak konstitusional warga negara, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat secara damai. Komitmen terhadap penghormatan HAM juga diwujudkan melalui pengakuan atas perjuangan masyarakat dalam sejarah bangsa. Salah satunya melalui peresmian Museum Ibu Marsinah pada 16 Mei 2026 sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan hak-hak pekerja.
Syahganda menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga terus membuka ruang dialog dengan akademisi, pakar, dan berbagai elemen masyarakat untuk mendengarkan pandangan serta masukan terkait kebijakan pemerintah. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui forum "Presiden Menjawab" yang berlangsung selama lebih dari 12 jam.
"Pemerintah memandang bahwa demokrasi perlu terus dijaga melalui keterbukaan terhadap kritik, penghormatan terhadap perbedaan pandangan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sesuai dengan konstitusi," jelas Syahganda.
Ia menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut bukan berarti seluruh persoalan telah terselesaikan. Menurutnya, masih terdapat tantangan yang membutuhkan upaya berkelanjutan, evaluasi, dan perbaikan. Karena itu, aspirasi yang disampaikan mahasiswa menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk memastikan kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja, membuka ruang dialog, serta memastikan bahwa pembangunan, penegakan hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat," tutup Syahganda.
Lihat juga Video: Momen Massa Aksi Sampaikan Aspirasi di Bundaran HI
