.webp)
Belakangan ini media sosial ramai soal pajak transaksi digital yang bakal berlaku pada 9 November 2026. Banyak orang menilai bahwa penerapan ini bisa membuat daya beli masyarakat menengah turun.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto belum mau banyak berkomentar terkait hal itu. Ailrangga hanya menyinggung sejumlah program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, termasuk insentif pajak penghasilan (PPh) yang ditanggung pemerintah (DTP).
Sebagai informasi, pemerintah berencana melakukan perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan di seluruh sektor usaha.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya, kita ada program bantuan khusus, termasuk bantuan terkait dengan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah sampai Rp 10 juta ke semua sektor," ujar Ailrangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/11/2026).
Adapun saat ditanya kembali apakah pemerintah memiliki program yang terkonsentrasi untuk kelompok kelas menengah, Airlangga menyebut akan ada sejumlah kebijakan lainnya.
"Mungkin ada beberapa hal nanti kita akan sampaikan. Terima kasih," ujarnya.
Ketika ditanya soal penerapan pajak digital ini akan seperti apa dan apakah ada peraturan baru, Ailrangga juga enggan menjawabnya detail. Ia hanya mengatakan akan membahas lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.
"Nanti kita inikan dengan Kementerian Keuangan," kata Airlangga
Penjelasan Pihak Pajak
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah buka suara terkait isu transfer bank akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) mulai 9 November 2026. Hal itu seiring dengan berlakunya Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti mengatakan kebijakan itu bukan merupakan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN dan tidak dimaksudkan untuk mengenakan pajak atas seluruh transaksi luar negeri.
Aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat juga tidak otomatis menjadi objek PPN.
"Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat," kata Inge dalam pernyataan tertulis, Senin (2/11/2026).
Inge menjelaskan, SPP-TDLN merupakan langkah pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri agar lebih adil, tertib dan berbasis teknologi.
Sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian, menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, serta memastikan penggunaan data dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, DJP memastikan sistem tersebut dirancang untuk mencegah pemungutan PPN secara berganda. Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang telah ditunjuk, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.
"Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan," jelas Inge.
Dari sisi konsumen, sistem ini juga diharapkan memberikan kemudahan administrasi. Masyarakat tidak perlu melakukan sendiri penyetoran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang memang seharusnya dipungut.
"Mekanisme ini membuat proses menjadi lebih praktis, tertib dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak," terang Inge.
Sebelum diterapkan secara penuh, SPP-TDLN telah melalui tahap pengujian dalam lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan pihak-pihak yang terlibat.
Pada tahap awal yakni 25 September 2026, DJP telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN dalam penyelenggaraan SPP-TDLN atau issuer. Mereka adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).
"Saat ini calon issuer lainnya sedang dalam periode stabilisasi. Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukan issuer baru melalui kanal resmi DJP apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan," tutur Inge.
Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut pemerintah akan menerapkan pajak digital mulai 9 November 2026. Pemungutan pajak ini akan dilakukan oleh seluruh perbankan nasional, bank swasta, hingga industri teknologi keuangan atau fintech.
"Kita mulai dengan transaksi yang namanya digital taxation, pajak digital. Ini akan segera dilaksanakan tanggal 9 November. Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," ungkap Hashim dalam Rapimnas Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).
(hns/hns)
