.webp)
Pemerintah mulai memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Salah satu strategi yang disiapkan adalah membasahi kembali gambut terdegradasi seluas 10.378 hektare agar lahan pulih dan tidak mudah terbakar saat musim kemarau.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi jangka menengah dan panjang pemerintah untuk menekan risiko kebakaran sekaligus mencegah bencana kabut asap kembali melanda Bumi Tambun Bungai.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan penanganan awal akan difokuskan pada tiga kawasan yang dinilai krusial. Ketiganya yakni Talawang Raya seluas 362 hektare, Sabaru seluas 320 hektare, serta kawasan Tanjung Taruna hingga Tumbang Nusa dengan cakupan lebih dari 9.600 hektare.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah akan membangun sejumlah infrastruktur pendukung guna memperbaiki tata air gambut. Di antaranya pembangunan sumur bor dan sistem perendaman dengan memanfaatkan aliran air Sungai Kahayan," kata Hanif saat berada di Palangka Raya dalam keterangannya yang diterima detikKalimantan, Selasa (3/11/2026).
Langkah ini diharapkan mampu menjaga kelembapan lahan gambut, terutama pada kawasan yang mengalami degradasi dan rentan terbakar ketika suhu udara meningkat. Hanif menegaskan, pola penanganan karhutla kini harus bergeser dari sekadar memadamkan api ketika kebakaran terjadi menjadi upaya pencegahan yang direncanakan secara berkelanjutan.
"Kita semua tidak hanya reaktif terhadap kebakaran hutan yang hari ini kita lakukan, tapi kita sudah masuk kepada perencanaan jangka menengah atau middle term, kemudian long term-nya," katanya.
Menurutnya, penguatan kawasan gambut juga membutuhkan dukungan pendanaan resmi serta keterlibatan seluruh elemen usaha dan masyarakat di Kalimantan Tengah. Pemerintah ingin memastikan upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga melibatkan berbagai pihak dalam menjaga ekosistem gambut.
"Di sisi lain, kondisi cuaca di Kalimantan Tengah masih menjadi perhatian. Berdasarkan proyeksi BMKG dan analisis tim meteorologi, wilayah ini diperkirakan mengalami hujan ringan pada pekan ini," ujarnya.
Namun, kondisi tersebut diprediksi tidak berlangsung lama. Cuaca panas diperkirakan kembali mendominasi selama tiga pekan berikutnya sehingga potensi karhutla tetap perlu diwaspadai.
Merespons kondisi tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran telah menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk segera menggelar rapat teknis. Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung dalam satu hingga dua hari ke depan itu akan membahas secara terperinci langkah peningkatan tata air gambut di masing-masing daerah.
Hanif berharap, melalui penguatan lanskap dan perbaikan tata air secara menyeluruh, Kalimantan Tengah dapat memiliki sistem pencegahan karhutla yang lebih kuat sehingga ancaman kebakaran dan bencana asap pada tahun-tahun mendatang bisa ditekan.
"Mudah-mudahan dengan menguatkan landscape ini maka kita akan mampu meredam kejadian karhutla pada masa mendatang," ujarnya.
Gubernur meminta penanganan karhutla tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman ketika api muncul. Strategi pencegahan, pengawasan lahan hingga penegakan hukum diminta dievaluasi agar kebakaran tidak terus berulang setiap tahun.
Menurut Agustiar, penanganan karhutla membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Pemerintah tidak cukup hanya mengerahkan petugas ketika kebakaran terjadi, tetapi juga harus memperkuat langkah antisipasi sejak dini.
"Penanganan karhutla ini harus kita evaluasi secara menyeluruh. Tidak hanya pemadaman ketika api muncul, tetapi juga bagaimana pencegahan, pengawasan, dan langkah konkret agar kebakaran tidak terus berulang," ujar Agustiar.
Ia menilai, karakteristik geografis Kalteng yang memiliki wilayah luas dan didominasi lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian karhutla. Kondisi tersebut membutuhkan strategi yang terencana, termasuk meninjau kembali tata ruang serta pola pengelolaan lahan yang kerap menjadi lokasi munculnya titik api.
"Selain pencegahan, pengawasan terhadap perizinan dan aktivitas pengelolaan lahan juga menjadi perhatian. Pemerintah ingin memastikan setiap kegiatan pemanfaatan lahan berjalan sesuai ketentuan sehingga potensi terjadinya kebakaran dapat ditekan," katanya.
Agustiar menegaskan, pihak yang terbukti melanggar aturan harus diproses sesuai ketentuan hukum. Penegakan hukum dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya kejadian serupa.
"Kalau memang ada pelanggaran, tentu harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Pengawasan terhadap perizinan dan pengelolaan lahan harus diperkuat supaya ada efek jera dan kejadian serupa tidak terus terulang," tegasnya.
Pemprov Kalteng juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dalam upaya penanganan karhutla. TNI-Polri, pemerintah pusat, dunia usaha, hingga masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran.
"Sinergi tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak berhenti pada rapat koordinasi, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan," ujarnya.
Simak Video "Video: Perjuangan Warga Menembus Asap, Jarak Pandang Terbatas Bahayakan Lalu Lintas"
[Gambas:Video 20detik](bai/bai)
