.webp)
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mencari pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berpotensi batal. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut kebutuhan pinjaman kini terus mengecil, bahkan dirinya berupaya agar Pemprov Jabar tidak perlu mengambil utang.
Dedi menegaskan hingga saat ini Pemprov Jabar belum memiliki utang kepada PT SMI. Rencana pembiayaan yang sebelumnya mencuat masih dalam tahap penghitungan dengan melihat kondisi pendapatan dan belanja daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum, sampai sekarang Pemprov Jabar belum berutang. Itu bukan defisit, tapi diperkirakan target pendapatan tidak tercapai Rp3,4 triliun," kata Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (22/9/2026).
Angka Rp3,4 triliun tersebut, kata Dedi, bukan berarti Pemprov Jabar mengalami defisit anggaran. Nilai itu merupakan proyeksi potensi target pendapatan yang tidak tercapai.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemprov Jabar kini mengevaluasi kembali belanja yang telah dialokasikan dalam APBD. Sejumlah kegiatan yang dianggap belum terlalu strategis untuk dikerjakan tahun ini dapat ditunda dan digeser ke tahun berikutnya.
"Kalau alokasi belanjanya sudah ada tapi dinilai tidak terlalu strategis dilaksanakan tahun ini, ya sudah geser saja tahun depan," ujarnya.
Dedi mengatakan evaluasi belanja tersebut membuat kebutuhan pinjaman semakin kecil. Bahkan jika pinjaman tetap diperlukan, nilainya dipastikan berada di bawah Rp2 triliun.
"Potensi untuk pinjam itu makin mengecil. Andaikata pun ada pinjam, pasti di bawah Rp2 triliun. Tapi saya berusaha untuk tidak pinjam," kata dia.
Menurutnya, pemerintah daerah masih berupaya menutup kebutuhan anggaran dengan mengatur ulang prioritas belanja ketimbang menambah beban utang.
Dedi bahkan menyebut kondisi keuangan Pemprov Jabar hingga September 2026 masih cukup untuk membiayai program yang sudah berjalan, sepanjang pemerintah tidak menambah proyek baru.
"Hitungan kita sampai bulan sekarang, andaikata kita tidak membuat proyek baru, sudah cukup uangnya," ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, potensi kekurangan Rp3,4 triliun tidak berkaitan dengan pembiayaan program yang sudah berjalan. Nilai tersebut lebih banyak muncul dari kebutuhan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan baru.
"Jadi Rp3,4 triliun itu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang baru, bukan kegiatan yang sudah dilaksanakan," tutup Dedi.
(bba/sud)
