.webp)
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengancam akan melayangkan somasi kepada pihak yang menuding dirinya bertemu dengan sejumlah jenderal sebelum mereka ditangkap terkait penyadapan. Bahlil meminta pihak yang menuduh segera memberikan klarifikasi.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam sambutannya di acara pelantikan DPD Golkar Maluku, Sabtu (7/11/2026). Bahlil menyinggung masih ada pihak-pihak yang memanfaatkan ruang demokrasi dengan berita-berita menyudutkan. Salah satunya yang disebut Bahlil soal adanya isu ada ketum partai politik bertemu dengan Listyo Sigit Prabowo dkk sebelum penangkapan.
"Kita ini negara demokrasi. Tapi masih ada pihak-pihak yang memanfaatkan ruang demokrasinya itu dengan kebablasan. Tiba-tiba ada satu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu yang mengatakan 3 jam sebelum para jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada ketua umum partai rapat dengan mereka," kata Bahlil seperti dilihat di YouTube Kabar Golkar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil awalnya mengaku tidak terlalu memperhatikan isu tersebut. Namun, dia kemudian mengetahui tudingan itu secara spesifik menyebut namanya.
"Awal-awalnya saya tidak terlalu ngeh, karena ketum umum partai kan banyak. Tapi begitu saya bangun tadi pagi dari pesawat lihat kok ini sudah menuduhnya saya? apa maksudnya ini ya?" ujarnya.
Bahlil meminta pihak yang menudingnya segera memberikan klarifikasi. Ia lantas mengancam somasi kepada pihak tersebut.
"Jadi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara saya di mimbar ini, karena menuduh ketum partai saya sengaja bicara di forum ini, segera klarifikasi itu, segera klarifikasi itu, dan buktikan. Saya minta kepada aparat keamanan, pihak kepolisian untuk diusut tuntas, dibuka aja, jangan fitnah terus yang dibangun, diusut aja," ujarnya.
Bahlil tidak menyebut siapa pihak yang dimaksud, namun peringatan itu ditujukan kepada seseorang yang disebutnya sebagai senior.
"Dan saya memberikan kepada tadi itu, senior saya juga, senior yang merasa paling pintar bicara, sering pakai kacamata orangnya, di podcast, dan saya bilang kalau memang itu diduga saya, buktikan, kalau tidak saya akan somasi. Kalau tidak saya akan proses secara hukum, karena ini berbahaya. Menurut saya tuduhan ini sama kuatnya dengan melakukan penyadapan," ujarnya.
"Apa maksudnya memberikan berita-berita yang kurang bagus, membangun persepsi macam-macam itu, nah menurut saya ini nggak sehat," lanjut Bahlil.
Di hadapan kader Golkar, Bahlil turut meminta seluruh anggota partai menjaga kekompakan. Ia menilai tuduhan tersebut untuk menguji soliditas Golkar di tengah tren elektabilitas partai yang disebutnya meningkat.
"Hati-hati kita partai Golkar, kita Partai Golkar ini sekarang tracknya bagus, konsolidasi bagus. Hasil survei sekarang, biasanya itu pemilu baru selesai 2 tahun, angkanya di 7 sampai 8 persen, maksimal 9 persen, sekarang dobel digit di angka 10,5 sampai dengan 13 persen," ujarnya.
"Hati-hati, kita mau dimain-mainkan ini, hati-hati. Mereka sedang menguji kekompakan kita, tapi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, saya tidak akan mundur sejengkal pun untuk menghadapi orang-orang yang ingin merusak partai. Jangan uji nyali kita," ujarnya.
Diketahui, Polri sudah menetapkan 4 orang tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta (AHN), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan terbaru Irjen Slamet Uliandi.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk mengusut penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Pembentukan tim ini sebagai langkah proaktif dan bentuk keseriusan mengusut kasus tersebut. Tim khusus itu akan dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Asep Safrudin.
"Sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan institusi, maka pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolri, telah membentuk tim secara khusus dalam merespons informasi dan isu-isu tersebut," ucap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Trunoyudo mengatakan tim khusus tersebut nantinya akan melakukan pendalaman secara khusus terhadap kasus penyadapan ilegal. Tim tersebut akan dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri.
"Untuk melakukan pendalaman yang langsung dipimpin oleh Bapak Kabareskrim," tutur dia.
