.webp)
Pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan minyak mentah atau crude storage di sejumlah daerah di Sumatra. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk meningkatkan kapasitas cadangan minyak nasional hingga mampu memenuhi kebutuhan selama 60 hari.
Rencana pembangunan fasilitas ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Bahlil menjelaskan, fasilitas penyimpanan tersebut nantinya akan digunakan untuk menampung minyak mentah yang didatangkan dari luar negeri. Dengan demikian, Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar untuk menjaga ketersediaan pasokan minyak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan impor crude. Target kita bisa sampai dengan 60 hari," ujar Bahlil dikutip detikFinance dari laman resmi Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Bahlil menyebutkan, kajian kelayakan atau studi feasibility pembangunan fasilitas tersebut telah diselesaikan. Tahapan berikutnya adalah melakukan survei dan peninjauan sejumlah lokasi yang direncanakan dimulai pada akhir tahun ini.
Dalam menentukan lokasi pembangunan, pemerintah akan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan teknis, faktor keselamatan hingga potensi risiko bencana. Hal ini penting agar infrastruktur penyimpanan minyak dapat dibangun di kawasan yang aman.
"Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan," tegasnya.
Selain menyiapkan infrastruktur penyimpanan minyak mentah, pemerintah juga mempercepat upaya diversifikasi energi melalui pengembangan bioetanol. Dalam rapat bersama Presiden Prabowo, turut dibahas kesiapan penerapan bahan bakar campuran bioetanol E20.
Bahlil mengatakan, pemerintah telah menyusun strategi pengembangan bioetanol secara bertahap dengan target peningkatan campuran hingga E50. Pelaksanaannya akan melibatkan sejumlah kementerian, terutama Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian untuk menjamin ketersediaan bahan baku.
"E20 sampai dengan E50 dan kami sudah menyiapkan renstranya. Saya dengan Pak Mentan, karena hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM," kata Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM.
Di samping pengembangan bioetanol, pemerintah juga memastikan program mandatori biodiesel B50 tetap dilaksanakan. Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan peningkatan pemanfaatan energi berbasis sumber daya domestik.
Kebijakan ini diarahkan untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan pemanfaatan dan nilai tambah sumber daya nasional.
Melalui pembangunan fasilitas crude storage, pengembangan bioetanol E20 hingga E50, serta kelanjutan program biodiesel B50, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan energi, memperluas pemanfaatan sumber energi alternatif, serta meningkatkan kemandirian Indonesia dalam menghadapi dinamika dan ketidakpastian energi global.
