.webp)
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji buka suara terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang resmi mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape. Adapun ketetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Sarmuji menyampaikan, pihaknya menghormati keputusan MUI yang telah mengeluarkan fatwa tersebut. Ia pun tidak mau berkomentar banyak soal itu.
"Ya terserah aja. Perspektif MUI ya kita hargai aja. Kita enggak mau masuk ke zona yang kita tidak kuasai ya," ujar Sarmuji di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ditanya apakah dengan adanya fatwa tersebut akan berdampak terhadap industri vape, Sarmuji mengatakan bahwa setiap produk memiliki pangsa pasar dan konsumen loyal masing-masing. Kalaupun ada pergeseran pasar produk vape itu tidak begitu masalah. Hal ini merupakan hal biasanya di industri.
"Ya kan semua punya pangsa pasar sendiri. Ada yang loyal, ada yang mungkin memperhatikan fatwa MUI, ya silakan aja. Kalau kita kan total industri sebenarnya. Kan ada alih apa namanya? Perpindahan itu akan ada, selalu selalu akan ada, dengan atau tanpa fatwa MUI sekalipun," terang Sarmuji.
Sarmuji menambahkan, perubahan pilihan konsumen tidak hanya terjadi karena fatwa MUI. Misalnya saja ada larangan dari suatu Kepolisian Republik Indonesia yang telah melarang anggotanya untuk menggunakan produk vape.
"Jadi kalau ada dilarang di sini pasti yang lain juga akan tumbuh begitu. Jadi itu biasa saja semuanya. Ya kita hargailah, intinya kita hargai fatwa MUI," katanya.
Lebih lanjut, Sarmuji mengaku Kementerian Perindustrian belum pernah menggelar pertemuan dengan pelaku industri vape. Karena itu, pihaknya belum mengetahui secara detail persoalan yang tengah dihadapi pabrik-pabrik rokok elektrik tersebut.
"Belum, belum. Kita belum pernah bertemu dengan industri vape ya, Pak Dirjen ya? Belum pernah. Jadi kita belum tahu juga persoalan-persoalan apa sebenarnya yang menimpa pabrik, kita belum tahu secara betul," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Komisi Fatwa MUI menegaskan seluruh mata rantai peredaran, dari produksi hingga perdagangan rokok elektrik maupun penggunaannya, dinyatakan haram.
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh memaparkan dasar pertimbangan yang melandasi terbitnya fatwa ini. Menurutnya, penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa ini kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Lebih lanjut, dalam ketentuan fatwa tersebut dijabarkan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan uap yang dihirup. MUI menyoroti kandungan nikotin di dalamnya yang bersifat adiktif serta memiliki dampak negatif serius terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Tidak hanya menyasar konsumen atau pengguna, fatwa ini juga memperluas cakupan keharaman pada aspek bisnis dan penyalahgunaannya. Poin kedua dan ketiga dalam ketetapan hukum fatwa tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa menyalahgunakan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah haram. Begitu pula dengan aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL) atau vape, yang diputuskan berstatus hukum haram secara mutlak.
"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," kata Niam mengutip poin kedua dan ketiga dalam ketentuan hukum fatwa ini.
(hrp/hns)
